JAYAPURA, wartaplus.com - Fraksi Demokrat DPR Papua kecewa dengan pemutaran video berdurasi 10 menit hasil kinerja Lukas Enembe - alm. Klemen Tinal selama dua periode pimpin Provinsi Papua yaitu 2013 -2018 dan 2018 - 2023.
Kekecewaan ini bukannya tanpa alasan mengingat video yang diputar oleh Dinas Kominfo Papua dalam Sidang Paripurna Pengumuman Usulan Pemberhentian akhir masa jabatan Gubernur Papua Lukas Enembe - Klemen Tinal periode 2019-2023, di DPR Papua, Jumat (25/08) malam, justru tidak menunjukkan secara detail hasil hasil pembangunan selama kepemimpinan pasangan Lukmen (Lukas Enembe - Klemen Tinal) sesuai visi misi, Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan.
Wakil Ketua I DPRP dari Fraksi Demokrat, Yunus Wonda, mengatakan, video yang diputar tidak jelas arahnya karena yang ditampilkan hanyalah sebagian kecil dari pembangunan yang telah dilakukan. Justru keberhasilan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, bandara, gedung gedung pemerintahan yangg super megah di Jayapura seperti pembangunan kantor Gubernur, DPRP, MRP, keberhasilan Papua sebagai tuan rumah PON XX, keberhasilan bidang pendidikan, kesehatan justru tidak ditampilkan.
"Ini video yang diputar tidak tahu dari mana mereka (Diskominfo) ambil. Bahkan tidak ada video yang menampilkan sosok Gubernur maupun Wakil Gubernur yang berbicara saat peresmian pembangunan. Sehingga membuat kami sangat kecewa," ujar Yunus.
Menurutnya, ini sebagai satu kegagalan dari Dinas Kominfo maupun Bappeda yang tidak menyiapkan satu rekaman video yang baik.
"Ini mereka kerjanya main main. Sehingga ini akan menjadi catatan bagi kami pihak legislatif," tegas Yuni.
"Kepala - kepala OPD, maupun Plh Sekda ada karena gubernur Lukas Enembe. Sehingga kami sangat kecewa. Padahal kami sudah beritahukan dari beberapa hari yang lalu untuk menyiapkan videonya dengan baik. Sehingga ketika video itu ditayang semua orang bisa melihat bahwa gubernur Lukas Enembe membangun selama 10 tahun itu nyata di lapangan," sambungnya kecewa.
Yunus mengingatkan, ke depan OPD harus jeli, "Jangan beranggapan ini hal kecil, tetapi pengaruhnya sangat besar," tegasnya mengingatkan.
Kritikan pedas juga dilontarkan oleh Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua, Thomas Sondegau.
"Kami dari Fraksi Demokrat DPR Papua, merasa sangat dihina dengan pemutaran video berdurasi 10 menit pada sidang Paripurna tadi," tegasnya kecewa.
"Ini sangat disayangkan, karena keberhasilan Gubernur Papua Lukas Enembe baik dunia Pendidikan, Kesehatan, maupun Pembangunan yang sudah dikerjakan selama 10 tahun justru tidak ditampilkan dalam video," lanjutnya.
Thomas merasa heran, pasalnya Diskominfo terlihat tidak memiliki dokumentasi kegiatan pembangunan yang dilakukan Gubernur Lukas selama memimpin.
Untuk diketahui, dalam sidang paripurna turut dihadiri oleh Gubernur Papua non aktif, Lukas Enembe secara virtual dan ibu Yulce Enembe yang hadir langsung dalam persidangan.
Suasana haru mewarnai persidangan, saat Lukas Enembe memberikan pidato terakhirnya dihadapan anggota DPRP dan tamu undangan yang hadir.
Lukas Enembe yang dalam kondisi sakit saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta atas kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek selama menjabat Gubernur Papua dua periode sejak 2013.
Kondisi mantan Bupati Puncak Jaya ini, masih dalam keadaan sakit. Beliau ditahan di ruang tahanan KPK Jakarta.
Sidang paripurna pengumuman usulan pemberhentian ini digelar mengingat masa jabatan Lukas Enembe akan berakhir pada 6 September 2023 mendatang.**
