JAYAPURA, wartaplus.com - Pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun menekankan kepada setiap Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) agar serius dalam menangani persoalan stunting pada anak, kemiskinan ekstrem dan juga inflasi.
Ini disampaikannya, saat membuka kegiatan Rembuk Stunting Tahun 2023 di salah satu hotel Kota Jayapura, Rabu (02/08) pagi.
Menurut Ridwan, Kepala Daerah yang masih berstatus Penjabat harus serius melihat hal ini. Pasalnya, akan menjadi penilaian Kemendagri dalam menentukan periode masa kerja Penjabat.
“Kinerja yang dinilai Kemendagri itu adalah stunting, kemiskinan ekstrem, dan inflasi. Maka kepala daerah diharapkan lebih serius memerangi stunting dan mengurangi inflasi serta kemiskinan. Karena ini akan ditentukan di akhir masa jabatan,” ungkap Ridwan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya komunikasi intens untuk merealisasikan komitmen bersama menurunkan angka stunting. Sebab permasalahan stunting adalah tanggungjawab bersama semua stakeholder.
“Harus ada kolaborasi, semua stakeholder harus bersama-sama menurunkan angka stunting di Papua. Tidak bisa pemerintah daerah bekerja sendiri,” tekannya.
Adapun kegiatan Rembuk Stunting ini, jelas Ridwan, dimaksudkan untuk menyampaikan rencana program kegiatan yang akan dilakukan oleh SKPD teknis. Rencana program kegiatan itu disampaikan kepada seluruh stakholder di Papua.
“Kegiatan ini juga untuk menggalang komitmen dari berbagai stakeholder. Tak hanya di Papua tapi juga kabupaten dan kota yang menjadi lokasi fokus stunting di Papua,” jelasnya.
Setelah rembuk stunting, lanjut Ridwan, akan dilakukan penilaian kinerja konvergensi stunting kabupaten/kota. Hal ini sebagai wujud evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi stunting.
“Selain itu, sebagai bentuk penghargaan Provinsi Papua kepada kabupaten/kota lokus prioritas penurunan stunting di Papua. Karena itu, saya menyambut baik dan mengapresiasi atas pelaksanaan Rembuk Stunting ini,” tandasnya.
Kegiatan Rembuk Stunting dihadiri oleh para Kepala Daerah dari 9 Kabupaten/Kota se-Papua, Pengurus TP PKK, unsur TNI Polri dan OPD terkait Provinsi Papua.**
