JAYAPURA,wartaplus.com - Jelang perayaan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023, pemuda Papua Pegunungan asal Kabupaten Jayawijaya menyatakan dukungannya terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Bumi Cenderawasih.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Melianus Asso, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota Jayapura, Rabu 12 Juli 2023.
Menurut mantan Ketua Umum Asrama Nayak I di Kota Jayapura, pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah Papua perlu dilakukan guna mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang. Untuk itu, Asso meminta kepada pihak aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK agar bisa bekerja lebih maksimal.
Apalagi kini tanah Papua telah memiliki empat daerah otonom baru yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan yang merupakan pecahan dari Provinsi Papua, sementara di Provinsi Papua Barat juga dimekarkan yakni Provinsi Papua Barat Daya.
Dimana pembangunan yang digalakan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi di tanah Papua begitu baik, artinya perhatian yang diberikan dibandingkan dengan daerah lainnya mendapatkan nilai lebih.
"Sehingga, kami selaku pemuda Papua mendesak dan mendorong agar lembaga terkait yang ikut mengawasi pembangunan di tanah Papua seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mengaudit kinerja pemerintah daerah agar bisa lebih maksimal, karena belakangan ini banyak daerah yang mendapat predikat atau nilai yang wajar tetapi ditemukan ada oknum pejabat bahkan kepala daerah yang tersangkut dugaan korupsi, sehingga hal ini menjadi ambigu atau pertanyaan di kalangan akar rumput atau masyarakat bagaimana sistem penilaian yang diberikan," desaknya.
Berkaca dari kasus yang menimpa Gubernur Papua, Bupati Mamberamo Tengah, Bupati Mimika dan Pj Bupati Mimika, kata mantan Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jayawijaya (HMPJ) di Kota Jayapura periode 2017-2019, agar hal ini menjadi pelajaran yang berharga bagi semua pihak terutama para pejabat untuk lebih berhati-hati dalam bekerja dan menggunakan anggaran.
"Dan dari persoalan ini, kami meminta kepada pemerintah pusat lewat instansi terkait agar tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan khususnya terkait korupsi sehingga hal ini tidak menjadi polemik dan perdebatan panjang di tengah masyarakat yang bisa berujung konflik antar sesama anak bangsa,"kata pria kelahiran Hepuba, Kabupaten Jayawijaya, 32 tahun lalu.
Untuk itu, lanjut Melianus Asso yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua ini, juga meminta kepada semua elemen atau lapisan warga hingga organisasi kepemudaan untuk bersatu rapatkan barisan menjadi pengawas dan pengawal untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah Papua.
"Mari kita ikut mengawasi pembangunan di atas tanah yang penuh dengan hasil bumi ini, dengan harapan pembangunan bisa berjalan lancar dan aman sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi," pintanya.(*)
