JAYAPURA, wartaplus.com - Analisis Papua Strategis atau APS yang merupakan komunitas global profesional Putra Putri Papua terbesar saat ini, menyelenggarakan diskusi publik penyelesaian permasalahan beasiswa otonomi khusus Papua, Senin (19/06).
Diskusi yang digelar secara virtual dan dapat disaksikan secara live streaming di kanal youtube ini menghadirkan beberapa guru besar, pakar hukum dan pendidikan antara lain Guru Besar Universitas Cenderawasih Prof. Melkias Hetaria, Koordinator BP3OKP Pdt. Alberth Yoku, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Tokoh Senior Papua Politikus dan Birokrat Constant Karma, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Jerman Prof. Andi Marwan.
Juga diikuti oleh Diaspora Indonesia di beberapa negara seperti Singapura, Rusia, Jerman dan Australia, Plh. Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dan juga Anggota DPR Papua Komisi V Jack Komboy dan anggota Majelis Rakyat Papua yang juga Ketua PWKI Papua dan tokoh perempuan Papua Dorince Mehue serta beberapa tokoh senior Papua.
Diskusi ini cukup menyita perhatian publik dari berbagai kalangan di dalam dan luar negeri, karena digelar dalam kondisi tata kelola manajemen penyelenggaraan pemerintahan di Papua saat ini yang mengalami pasang surut dalam pelayanan bagi masyarakat.
Hal ini terjadi karena Gubernur Papua saat ini sedang menjalani masa sidang di KPK, kemudian Papua saat ini juga mengalami masa peralihan pemberlakuan Otonomi Khusus jilid 1 ke Jilid 2 dengan hadirnya 4 Provinsi Daerah Otonomi Baru atau DOB dan juga permasalahan penyelesaian HAM yang belum terselesaikan di beberapa tempat, bahkan termasuk konflik bersenjata yang berkepanjangan antar TPN OPM dan TNI/Polri yang masih terus terjadi di Tanah Papua pada berbagai daerah di Tanah Papua yang terus menambah jumlah korban baik sipil maupun aparat.
Demo Orang Tua Siswa
Dimoderatori oleh Ketua Umum Analisis Papua Strategis, Laus Dea Calvin Rumayom, diskusi berlangsung pada saat bersamaan adanya demonstrasi para orang tua dari ribuan mahasiswa penerima beasiswa otsus Papua yang menempun pendidikan di dalam dan luar negeri.
Para orang tua menuntut pemerintah provinsi agar segera menyelesaikan persoalan tunggakan beasiswa anak anak mereka.
Bahkan mereka rela tidur di kantor Gubernur menunggu jawaban penyelesaian beasiswa yang saat ini berdampak bagi beberapa mahasiswa Papua telah di keluarkan dari kampus-kampus tempat menempuh pendidikan, dan bahkan ada yang dikeluarkan dari tempat tinggal asrama di luar negeri.
"Diskusi ini diharapkan menjadi masukan sebagai solusi bagi pemerintah di tengah implementasi Otsus Papua jilid II ini," ujar Laus yang juga Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Kepresidenan 2021.
Menurut Prof. Melkias Hetaria guru besar UNCEN, bahwa diperlukan payung hukum dari turunan tata kelola beasiswa Otsus ini.
"Karena instrumen dari Undang Undang Otonomi Khusus sudah sangat jelas mengatur mengenai pendidikan bagi Orang Asli Papua" terangnya.
Sementara itu, mantan Wakil Gubernur Papua pada zaman awal pemberlakuan Otonomi Khusus Papua tahun 2001, Constan Karma meminta agar persoalan beasiswa ini harus segera diselesaikan dengan perangkat negara melalui Kementerian Lembaga teknis seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ristek dan Kementerian Pendidikan dibantu dengan Kementerian Luar Negeri yang menangani permasalahan warga indonesia di luar negeri.
Perhatian Bersama
Direktur Riset Analisis Papua Strategis Center Development For Development and Global Studies yang juga akademisi Universitas Cenderawasih Dr. Richard Patty saat awal membuka ruang diskusi publik, mengatakan persoalan ini harus menjadi perhatian bersama bagi Pemerintah Pusat dan Daerah.
"Karena permasalahan yang dialami mahasiswa Papua saat ini, merupakan generasi emas Papua yang nanti akan membangun Papua di berbagai bidang," tukasnya.
Turut hadir dalam ruang diskusi publik beberapa Tokoh Intektual Papua Ben Ruatakurei dan Willy Hegemur, Ketua Lempeng Papua Ps. Catto Mauri, anggota MRP yang juga tokoh cendekiawan Papua Toni Wanggai, Tokoh Pegunungan Papua Pdt. Diben Elaby dan Sekjen Analisis Papua Strategis Willem Thobias Fofid, bahkan turut hadir Pembina APS yang juga Staf Khusus Menteri Perhubungan Kementerian Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Mayjen TNI Mar (Purn) Buyung Lalana dan para mahasiswa Papua dan anggota APS di berbagai negara.**
