JAYAPURA, wartaplus.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua mencatat realisasi APBN wilayah Papua hingga 31 Mei 2023, untuk pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp1.655,61 miliar atau tumbuh negatif -34,75 persen (Yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun 2022.

Pendapatan terbesar disumbang oleh pajak dalam negeri sebesar Rp2,362,85 miliar atau berkontribusi sebesar 76,36 persen terhadap total pendapatan negara.

Berkaitan dengan penurunan pendapatan Papua (pertumbuhan negatif) hingga pertengahan tahun 2023 ini, Kepala Kanwil DJPb Papua, Moudy Hermawan membeberkan penyebabnya antara lain, karena penerapan Otsus tahun pertama setelah direvisi dari UU Otsus no.21 tahun 2001 ke UU Otsus no.2 tahun 2021, lalu karena adanya Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Tentunya ketika ada proses transisi, ini akhirnya terjadi penyesuaian pengelolaan keuangan baru sehingga agak melambat. Kita berharap proses penyesuaian ini tidak berlangsung lama. Kita dari kementerian keuangan terus mendampingi," kata Moudy kepada wartawan usai acara Diseminasi Laporan Perekonomian Papua pertengahan 2023, berlangsung di salah satu hotel Kota Jayapura, Kamis (15/06) siang.

Tingkatkan PAD

Menurut Moudy, agar pendapatan daerah Papua kembali naik atau tumbuh positif hingga Desember 2023, maka pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perpajakan.

"Kita dorong pemda semakin mandiri sehingga PAD-nya semakin meningkat," tuturnya.

Adapun langkah yang harus dilakukan, salah satunya adalah perluas basis pajak. "Jadi mana yang belum jadi wajib pajak, harus jadikan wajib pajak. Lalu kepatuhannya, dan kemudian dipungut  lewat digitalisasi. Ini langkah supaya PAD makin tinggi, APBD makin kuat sehingga tidak tergantung dari pemerintah pusat," sarannya.

Kepala Perwakilan BI Papua, Juli Budi Winantya menuturkan, untuk meningkatkan perekonomian di Papua yang utama adalah bagaimana memperkuat sumber pertumbuhan dan memperkuat struktur perekonomian.

"Jadi sumbernya harus banyak, jangan hanya satu (seperti sumber PAD terbesar masih dari tambang Freeport), lalu pelaku usahanya, jangan hanya yang besar saja tapi dari yang kecil dan menengah seperti pelaku UMKM," ujar Juli.

Lalu jenis usaha bukan hanya Ekonomi Keuangan Konvensional, tapi juga Ekonomi Keuangan Syariah.

Digitalisasi

Senada dengan Kanwil DJPb, Juli mengaku pihaknya juga mendorong PAD melalui upaya digitalisasi.

"Bagaimana belanja dan penerimaan itu sebisa mungkin menggunakan nontunai, karena itu lebih efektif, efisien dan dari sisi tata kelola juga lebih bagus," terangnya.

"Kami juga mendorong bonus demografi, bagaimana generasi muda yang mana puncaknya pada 2035, kemudian akan menurun. Manfaatkan sebaiknya sehingga pertumbuhan yang kita inginkan berkelanjutan,inklusif kuat berimbang bisa kita capai," tekannya.

Pertumbuhan Kredit Meningkat

Sementara itu Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Muhammad Ikhsan Hutahaean mengklaim, bahwa kondisi perbankan pertumbuhan kredit terjadi peningkatan 10,8 persen, ini lebih tinggi daripada pertumbuhan nasional.

"Harapan kedepannya sampai dengan Desember 2023, pertumbuhan kredit di Papua bisa diatas pertumbuhan target nasional 10 sampai dengan 12 persen," harapnya.

"Kita juga mendorong perbankan untuk lebih agresif, lebih apa lebih apa dalam meningkatkan pembangunan dalam meningkatkan kredit yang dilakukan oleh perbankan yang ada di Papua, sambungnya.

Kegiatan Diseminasi LPP ini diikuti oleh perwakilan pemerintah Provinsi Papua, Kota dan Kabupaten Jayapura, perwakilan perbankan dan pelaku usaha.**