JAYAPURA, wartaplus.com - Anggota Majelis Rakyat Papua, Dorince Mehua kembali mempertanyakan jawaban atas surat yang dikirim kepada Menteri Perhubungan tertanggal 3 Januari 2023 terkait kepindahan Willem Thobias Fofid yang dimutasi secara tiba tiba ke KSOP (Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan) UPP Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, lalu kemudian dipindahkan lagi ke UPP Ambo, Maluku.
Dalam rilis tertulisnya, Kamis (01/06), Dorince mengatakan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi dan kultural Orang Asli Papua dalam memperhatikan, menyalurkan aspirasi khususnya keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua. Termasuk surat terkait pemindahan salah satu putra asli Papua, Willem Thobias Fofid.
"Kami telah mendengar mutasi secara tiba-tiba SDM mumpuni atas nama Willem Thobias Fofid ke UPP Mamuju pada tanggal 19 Desember 2022, kemudian dimutasi lagi ke KSOP Ambon. Kami selaku lembaga resmi representasi Orang Asli Papua telah bersurat kepada Menteri Perhubungan agar menunda kepindahan Sdra Willem karena sosok seperti itu yang saat ini dibutuhkan oleh Papua," ungkapnya.
Selain surat dari MRP, Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Masyarakat Adat Depapre dan juga Komunitas global Analisis Papua Strategis, juga telah mengirim surat dengan tujuan yang sama yaitu menunda kepindahan dan sekaligus menunjuk Willem Thobias Fofid sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura.
"Sudah 5 bulan semenjak kami bersurat dan tidak ada balasan dari Menteri Perhubungan, MRP menyesalkan kenapa permintaan Orang Asli Papua tidak ditanggapi bahkan terkesan tidak dihiraukan, selama ini Kemenhub selalu mengirim orang-orang yang datang dan hanya memperkaya dirinya sendiri tanpa berbuat apa-apa, sekalinya Kemenhub mengirim orang yang tepat, malah dimutasi", lanjut Dorince Mehue yang juga Ketua PWKI Papua dan Ketua Komunitas Perempuan Adat Kampung Hobong.
Perlu Keberpihakan OAP
"Kami mengerti bahwa mutasi adalah hal yang wajar dilingkungan Kementerian Perhubungan, namun Kementerian juga harus melihat dan menjawab kebutuhan daerah, apalagi saat ini Papua sedang mendapatkan perhatian khusus negara dan juga daerah dengan Otonomi Khusus, sehingga memerlukan keberpihakan terhadap OAP, oleh sebab itu kami meminta kepada Menhub tolong hargai surat MRP dan jawab kebutuhan daerah Papua saat ini," pintanya.
Ia juga menegaskan kepada Menteri Perhubungan agar menghargai permintaan resmi yang dikirimkan oleh Majelis Rakyat Papua, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Masyarakat Adat Teluk Depapre dan juga Komunitas global OAP Analisis Papua Srategis, agar mengembalikan Willem menjadi Kepala KSOP Kelas II Jayapura.
"Agar apa yang ditinggalkan dapat ditindaklanjuti seperti pembinaan dan pendampingan OAP dan masyarakat adat dalam bisnis Usaha Jasa Terkait yang saat ini telah mati suri, pintanya lagi.
"Sebelumnya tidak ada satu orang anak Papua yang tahu mengenai bisnis di Pelabuhan, semenjak hadirnya Anak Willem saat ini telah ada 10 JPT atas nama Orang Asli Papua. Selain itu, keberadaannya telah menjadi kaki tangan yang baik antara Pusat dan Daerah yang selama ini hilang dan tidak tampak, kenapa Pusat seenaknya putuskan kaki tangannya tanpa melihat kebutuhan di Papua. Berkali-kali kami meminta waktu Menteri Perhubungan tetapi selalu dilempar kesana kemari," bebernya.
"Menteri Perhubungan tidak bisa menyiapkan waktunya yang berharga untuk mendengarkan keinginan Orang Papua. Kami akan kembali untuk meminta waktu Menteri Perhubungan lagi, jika beliau menolak maka kami akan bersurat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo, tegas Ketua Komunitas Perempuan Adat Kampung Hobong dan yang juga Tokoh Perempuan Papua," tegasnya.**
