MANOKWARI,wartaplum.com- Provinsi Papua Barat saat ini yang menjadi perhatian adalah pengentasan kemiskinan ekstrim dan penurunan angka stunting. Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang didalamnya terdapat strategi kebijakan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat  dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,"ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw.,M.Si, Selasa (9/5/2023) pagi saat menyampaikan sambutannya dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perencanaan Pembangunan Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat.

Dikatakan, dalam percepatan penurunan angka stunting presiden menerbitkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang didalamnya telah ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting. dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan  meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Kata Gubernur Waterpauw dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui; dan  anak berusia o - 59 bulan

"Kondisi stunting Papua Barat saat ini mengalami kenaikan sebesar 3,8%, yang pada tahun 2021 sebesar 26,2% menjadi 30,0% di tahun 2022. sedangkan target nasional berdasarkan arahan presiden adalah penurunan angka stunting dibawah 14% di tahun 2024,"ungkap Gubernur Waterpauw. Untuk angka kemiskinan ekstrim, kata Guebrnur Waterpauw, tahun 2022 berada posisi 21,43 % (diatas angka presentase rata-rata nasional yaitu 9,57%).

"Sedangkan Presiden RI Joko Widodo, meminta pemerintah daerah Pemda Provinsi dan kabupaten/kot untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024,"ujarnya..

"Untuk itu perlu komitmen bersama untuk menindaklanjuti petunjuk presiden dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting. selaku gubernur, saya telah mengambil kebijakan langkah-langkah konkrit  yaitu telah dilaksanakan deklarasi penanganan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama pemerintah daerah dan provinsi,"ujarnya.

Melaksanakan turun lansung ke kabupaten
dalam kunjungan kerja (Bintuni, Fakfak,
Kaimana dan Teluk Wondama) untuk mensosialisasikan pentingnya penghapusan kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting.

Orangtua Asuh

Mengambil tanggungjawab moral sebagai
orang tua asuh untuk anak-anak stunting di setiap kabupaten. Penjabat Gubernur Papua Barat telah mengangkat 5 anak asuh di Bintuni, 10 anak asuh di Wondama.

"Telah menerbitkan keputusan gubernur papua barat nomor 500.6.12/89/4/2023 tentang pembentukan satuan tugas penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting provinsi papua barat tahun  2023. Dan telah mengalokasi anggaran penanganan stunting, pada 9 opd di pemda provinsi papua barat, tahun 2023, sebesar Rp. 160.793.522.567,"ujarnya.

Kata dia, selain kesemua itu, perlu dilakukan  revitalisasi peran posyandu dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstream dan penurunan stunting meliputi peran, Penggerakkan sasaran oleh perangkat kampung dan kelurahan l. Sasaran yang digerakkan ke posyandu yaitu bumil, bufas, baduta, balita, remaja, keluarga miskin ekstrem.

Penanggaran biaya untuk kader posyandu, biaya pmt, perbaikan gizi.. Pelayanan terpadu ukur timbang, layanan ttd, VIT A, Imunisasi, KB makan telur bagi baduta dan balita, BLT dan BPNT bagi keluarga miskin ekstrem dan keluarga berisiko stunting.

"Kami mengharapakan tiap-tiap keluarga harus melakukan kegiatan berkebun secara mandiri, produktif, kreatif, dan berkarakter untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara bijaksana untuk kelangsungan hidupnya. Selaku gubernur, saya merasa sangat penting untuk memprakarsai kegiatan-kegiatan dalam rangka mengantisipasi terjadi krisis dan kelangkaan komoditi sumber bahan pangan, serta
menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah,"ujarnya.*