JAYAPURA,wartaplus.com - Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini memiliki arti yang sangat penting, sebab melalui forum ini seluruh opd dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi, sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan renja OPDProvinsi Papua Barat tahun 2024.
Ini dikatakan Penjabat Gubernur Waterpauw Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw.,M.SI dalam kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan tema 'Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Didukung Penguatan Sumber Daya Manusia' Senin (17/4/2023) pagu di Ballrom Aston Manokwari.
Kata dia, dalam penyelenggaran pemerintahan kita menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan.
Dengan demikian untuk mendukung keberhasilan penyelenggaran program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, maka perlu untuk memantapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana terlaksananya Forum OPD pada hari ini.
Forum OPD adalah bagian dari tahapan perencanaan pembangunan, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
Kata dia, ini merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) provinsi Papua Barat tahun 2024.
"Sebagai suatu amanat, tentu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan momentum ini secara baik dan bertanggungjawab. Oleh karena itu pada kesempatan inilah saatnya kita duduk bersama untuk memastikan bahwa materi atau muatan rancangan renja OPD sama dan telah melalui proses sinkronisasi dari rancangan RKPD Provinsi Papua Barat dengan seluruh OPD.
Pada akhirnya, tujuan akhir integrasi program dan kegiatan prioritas adalah untuk memastikan bahwa pagu indikatif program telah selaras dengan pagu indikatif kegiatan. dengan kata lain, pagu indikatif kegiatan yang tercantum dalam rancangan renja opd tidak melebihi batas pagu program atau total pagu indikatif kegiatan telah sesuai dengan perhitungan kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan bagi belanja langsung OPD yang pada akhirnya diharapkan hasil perencanaan dapat lebih fokus dan konkret menangani isu-isu strategis daerah. "Hindari progam seremonial namun harus berpihak kepada rakyat,"ujanya.
Dikatakan, prioritas rencana pembangunan tahun 2024 difokuskan pada 5 (lima) prioritas daerah yaitu, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia.
Peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik, kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Untuk itu maka semangat otonomi khusus tersebut perlu dipertajam dan dituangkan di dalam lima bidang prioritas di atas. kelima bidang prioritas tersebut tentunya tidak boleh terpisah dari upaya mewujudkan penghormatan, pemberdayaan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi orang asli Papua di Papua Barat,"ujar Gubernur Waterpauw.
