JAYAPURA,- Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menegaskan bakal mencopot pejabat yang terbukti tidak netral dan  memihak salah-satu Pasangan calon dalam pilkada serentak yang akan digelar 27 Juni 2018 mendatang di Provinsi Papua.

"Nanti  dicek masyarakat  bisa melaporkan. Kalau  sampai pejabat itu tak netral dan berpihak kepada salah-satu Paslon laporkan ada buktinya. Harus ada bukti. Jangan fitnah kan orang itu kadang-kadang itu katanya  ya nggak bisa kayak gitu hukum itu  harus ada bukti ada fakta. Misalnya dia ada pertemuan  kira kira begitu saat itu juga saya aka copot,” tegas Soedarmo kepada pers di acara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2018 di Halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Jumat (1/6) lalu.

“Saya tahu  mereka ada kegiatan tak netral  sebagai pejabat mereka saat itu saya angkut saya copot disini. Itu sudah komitmen dari pemerintah pusat, termasuk instruksi dari Gubernur,” sambungnya.

Pemerintahan tak Boleh Kosong

Sementara itu, terkait sikap DPRD Paniai mendesak Mendagri memperpanjang   Plt. Bupati Paniai Yohanes Youw, sekaligus  membatalkan SK penetapan Musa Izir sebagai Penjabat Bupati Paniai, Gubernur kembali menegaskan, itu adalah hak mereka. Tapi yang penting jangan sampai berbuat anarkis.  Kalau berbuat anarkis, maka  akan berhadapan dengan aparat  penegak hukum.

“Ketua DPRD Paniai  atau siapapun  silakan kalau mau meyampaikan aspirasinya. Nggak ada masalah, karena Pemprov Papua menindaklanjuti peraturan  perundang-undangan dan ketentuan  yang berlaku," tegasnya.

Sedangkan terkait masalah penetapan atau penunjukan kepala pemerintahan yang  dalam hal ini Penjabat Bupati Paniai, lanjut Soedarmo itu karena memang pemerintahan  tak boleh kosong walau seharipun, dan mereka memang masa jabaannya telah berakhir harus kita isi, sehingga harus diisi.*