MULIA, wartaplus.com - Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui Dinas Bappeda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk anggaran tahun 2024, di Aula Sasana Kaonak Kantor Bupati Puncak Jaya, Selasa (28/03) lalu.
Pembukaan oleh Penjabat Bupati Tumiran, S.Sos, M.AP didampingi Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah Ukkas, S.Sos, M.KP, Pj. Sekda Yubelina Enumbi, SE, MM, Ketua DPRD Zakaria Telenggen serta Kepala Bappeda Temin Enumbi, S.IP.
Hadir juga Dandim 1714/PJ Dany Salurerung, S.IP, Kapolres PJ AKBP Kuswara, SH, Eselon II&III, para Kepala Distrik, Tokoh pemuda, Tokoh Agama dan Instansi Vertikal.
Musrenbang ini akan hingga 30 Maret (hari ini,red), yang mana diharapkan bisa mensinkronkan data RKPD Puncak Jaya tahun anggaran 2024.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Ukkas
Kepala Bapperida Prov. Papua Tengah Ukkas di awal arahannya memberikan apresiasi atas pelaksanaan musrenbang, yang mana Puncak Jaya menjadi kabupaten pertama dari delapan kabupaten Provinsi Papua Tengah yang melaksanakannya.
Menurut ia, rencana pembangunan harus sejalan dengan situasi yang kondusif di suatu daerah, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak pembangunan tersebut. Oleh karena itu, agar penyusunan perencanaan dan penganggaran harus menggunakan program skala prioritas.
"Apabila tidak ada program prioritas maka tidak akan ada anggaran dana, ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran tepat sasaran hingga dapat betul-betul dirasakan masyarakat," katanya.
Mantan Asisten Setda Puncak Jaya ini mengimbau Bappeda Puncak Jaya bisa menghadirkan program perencanaan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel, sehingga tercapai dokumen perencanaan yang semakin berkualitas.
Isu Strategis
Sementara itu Pj. Bupati, Tumiran mengatakan Musrenbang sangatlah penting karena merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Puncak jaya untuk periode 2023-2026.
"Isu strategis berupa Keamanan, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kebijakan apirmatif bagi OAP serta Infrastruktur, dapat dijadikan dasar penentuan program dan sub kegiatan" ujar Tumiran.
Menurutnya isu strategis tersebut sudah sesuai dengan RPD Puncak Jaya 2023-2026, dan juga telah selaras dengan Tema Rancangan Pembangunan Nasional dan Provinsi Papua Tengah.
Pj Bupati, Tumiran
Tumiran juga membeberkan sesuai laporan Bappeda, Musrenbang Puncak Jaya untuk tahun 2024 sedikit berbeda yang dimana menggunakan sistem berbasis PRA RKA.
"Penerapan PRA Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar lebih dini bisa mengistimasikan perencanaan anggaran tahun 2024 yang lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan program pencegahan korupsi yang di tegaskan oleh KPK bersama Kemendagri" ungkapnya.
Adapun terkait dengan Pemilu tahun 2024 terindikasi akan menyerap anggaran dari dana DAU.
Tumiran menekankan agar pengususlan RKPD yang bersumber dana DAU harus serealistis mungkin, dan bisa lebih berfokus pada anggaran dana DAK serta Otsus.
Menutup sambutannya Pj. Bupati menegaskan kepada seluruh stake holder untuk terus menjaga situasi kondusif di Puncak Jaya. Dirinya berharap kejadian beberapa waktu lalu yang merenggut korban jiwa tidak terulang kembali.
"Masyarakat dan Kepala Distrik adalah garda terdepan dalam menjaga wilayah masing-masing, segera laporkan kepada pihak berwenang apabila ada indikasi mengganggu situasi Puncak Jaya," tegasnya.**
