JAYAPURA, wartaplus.com – Menjelang peringatan HUT ke-70, Ikatan Hakim Indonesia Papua menggelar workshop dengan thema “ Bersama IKAHI Kokohkan Integritas Peradilan, Raih Kepercayaan Publik “ di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua, Jumat (17/03).
Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Asli Ginting, mengatakan, warkshop ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi di lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dan peradilan militer.
“Worksop ini dalam rangka HUT IKAHI yang ke-70 serta untuk mempererat silaturahmi, juga untuk menambah masukan bagi sesama anggota IKAHI,” katanya kepada wartawan.
Ia berharap agar hakim di Papua meningkatkan profesinalismenya, kreativitas, inovasi dan juga meningkatkan integritas pribadi sehingga berdampak pada putusan-putusan yang dibuat.
“Putusan-putusan yang berkeadilan akan mendapatkan kepercayaan publik dan memberikan ketentraman bagi masyarakat. Intinya masyarakat harus mendapatkan keadilan,” pintanya.
Asli Ginting menambahkan, pihaknya juga terus melakukan pengawasan secara internal dan terus berkelanjutan.
“Dari hasil pengawasan yang kami lakukan sejauh ini masih tertib, semua hakim di papua masih dalam rambu-rambu atau aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Papua, Methodius Kossay, mengaku bahwa kinerja hakim di wilayah papua sejauh ini masih bagus dan berjalan sesuai dengan koridor.
“Kami sangat setuju bahwa kami hadir sebagai sahabat, jadi tidak dijadikan semacam gap antara komisi yudisial dengan hakim di papua untuk peradilan yang bersih di tanah papua. Komunikasi kami dengan pengadilan di papua tetap bersinergi untuk menciptakan peradilan yang bersih,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Komisinya baru dibentuk tiga bulan lalu, namun sudah ada beberapa laporan yang diterima.
"Tapi tentunya kami harus memverivikasi setiap laporan yang masuk ke kami, nanti akan ditindaklanjuti ke pusat," katanya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Derman Parlungguan Nababan, menyampaikan bahwa workshop yang dilakukan IKAHI Papua untuk mendapatkan penguatan dari Ketua Pengadilan Tinggi Papua, juga mendapatkan masukan dari komisi yudisial.
“Jadi kedepan hakim di pengadilan harus bergerak bersama dengan komisi yudisial walaupun peran dan fungsi berbeda,” ujarnya. **
