MANOKWARI,wartaplus.com -  "Sebagai organisasi perhimpun merasa perlu untuk memberikan pendapat masukan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat terkait dengan beberapa isu yang hari ini sedang terjadi di Provinsi Papua Barat salah satunya adalah uji kompetensi dan evaluasi jabatan di Provinsi Papua Barat,"ujar Ketua DPD KNPI Papua Barat Samy Djunire Saiba., M.Si, Minggu (12,/3/2023).

Pernyaan Samy Djunire Saiba terkait langkah-langkah cerdas Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw. M.Si dalam pelaksanan uji kompetensi dan evaluasi jabatan dimana Gubernur Waterpauw sebagai pembina telah berkoordinasi Kemendagri dengan komisi aparatur sipil negara dan menyetujui adanya uji kompetensi dan evaluasi.

Dikatakan, KNPI Provinsi Papua Barat berpendapat bahwa uji kompetensi dan evaluasi jabatan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sesuatu yang sangat positif dan tentunya berdampak baik dalam tataran demokrasi di Provinsi Papua Barat.

"Karena itu DPD KNPI menilai langkah yang diambil oleh Bapak Gubernur adalah sebuah langkah maju dalam rangka menghasilkan aparatur sipil negara yang handal dan berdaya saing guna yang menguasai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan pendidikan dan juga skill kemampuan yang dimiliki,"tandasnya.

Diungkapkan, untuk itu kami berharap kepada seluruh pemuda di Provinsi Papua Barat dan juga masyarakat di Papua Barat untuk sama-sama kita memberikan dukungan tetapi juga kita menjaga keamanan dan ketertiban selama proses ini berlangsung.

"Siapapun yang nantinya akan lulus dalam seleksi kompetensi dan evaluasi ini akan menjadi pejabat-pejabat yang handal tentunya akan mengawal seluruh proses pembangunan di Provinsi Papua Barat,"ujarnya.

Lanjutnya, kita sangat berharap bahwa uji kompetensi ini tidak hanya terjadi di kalangan eselon II  tapi juga bisa di eselon III dan  IV.

Mengapa demikian? Karena dengan
adanya uji kompetensi maka pergerakan
birokrasi di level bawah ini juga akan bisa
menduduki posisi eselon 4 maupun eselon 3 dan juga sampai eselon 2.

"Dan siklus perputaran birokrasi ini akan terjadi di pemerintah Provinsi Papua Barat.
Untuk itu sekali lagi jadi KNPI Papua
Barat akan terus mengawal dan menjaga
agar proses uji kompetensi dan evaluasi di Provinsi Papua Barat yang baru saja atau baru pertama kali dilaksanakan. Ini sangat kami apresiasi,"ujarnya.*