JAYAPURA,wartaplus.com - Majelis Muslim Papua (MPP) bakal menggelar Muktamar III untuk memilih kepengurusan yang baru untuk empat tahun kedepan.
Selain memilih kepengurusan baru, Muktamar III MMP yang akan digelar pada 9-12 Maret 2023 itu juga akan menampilkan sejumlah kegiatan lainnya seperti panggung rakyat, pameran UMKM dan panggung hiburan yang menampilkan budaya-budaya Papua.
Ketua Panitia Penyelenggara, Latifah Buswarimba Alhamid mengatakan, Muktamar ini sengaja dikemas dengan konsep yang lebih human interest sebagai sinyal bahwa Majlis Muslim Papua siap mengawal dan meningkatkan potensi ekonomi kemasyarakatan di Tanah Papua.
" Dalam Muktamar juga akan digelar dialog dengan berbagai isu di Papua. Salah satu materi dalam agenda ini adalah soal peluang dan tantangan DOB termasuk membahas pengembangan ekonomi dan kerakyatan. Serta hal lainnya akan didiskusikan mengenai Pemilu 2024 mendatang," kata Latifah saat memberikan keterangan pers di Abepura pada Senin (06/03/2023).
Latifah mengaku, persiapan Muktamar dilakukan sejak 4 bulan lalu dan telah membangun komunikasi dengan berbagai pihak di Papua hingga tingkat nasional.
" Dari 42 undangan yang disebarkan, ada 32 kabupaten/kota yang telah mengkonfirmasi akan hadir sebagai peserta maupun peninjau. Kami juga mengundang semua warga kota untuk hadir memeriahkan muktamar ini," ujarnya.
Sementara itu, Sekjen MMP Dr. Suparto Iribaram menjelaskan, Muktamar III tidak menutup mata dengan perubahan yang ada di Papua, termasuk pemekaran.
" Banyak terjadi perubahan di Papua termasuk adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Sehingga untuk internal, MMP akan membentuk badan koordinasi di beberapa provinsi baru dengan pusatnya di Provinsi Induk," ungkap Suparto Iribaram.
Menurut Iribaram, hal ini sejalan dengan semangat visi MMP yakni Islam Rahmatan Lil Alamiin atau Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
" Perubahan yang ada membuat kami harus mengembangkan MMP di seluruh wilayah Papua dan bagaimana membangun eksistensi dan memanfaatkan, meningkatkan potensi rakyat Papua tanpa melihat suku, ras dan agama," tuturnya.
Dengan banyaknya dukungan dari berbagai pihak, ia optimis Muktamar dapat menjadi solusi dalam membangun Papua dan juga dapat menepis isu radikal yang masuk ke Papua.
" Jadi tak hanya membangun spiritual umat tetapi bagaimana membangun ekonomi rakyat Papua tanpa melihat latar belakang agamanya," imbuhnya.
Majelis Muslim Papua Hadir Untuk Menjaga Perdamaian di Papua
Ditempat yang sama, pendiri Majelis Muslim Papua, Thaha Muhammad Alhamid menyebut MMP merupakan wadah yang dapat menyalurkan partisipasi muslim dalam rangka menjaga perdamaian di Papua.
" Harapan utama MMP ini adalah bagaimana dapat memperbarui diri untuk bisa melaraskan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Papua. Bersama-sama dengan dominasi gereja dan lainnya untuk Papua damai," kata Thaha Alhamid.
Dikatakan, Majelis Muslim Papua, lahir saat adanya gejolak Politik di Papua yang mana saat itu partisipasi muslim asli Papua tak jelas arahnya.
" MMP dideklarasikan pada November 1999 yang saat itu bernama Solidaritas Muslim Papua yang kemudian mengganti nama menjadi Majlis Muslim Papua pada 2007," urainya.
Kata Abah Thaha sapaan akrab Thaha Alhamid, saat MPP didirikan banyak yang menganggap bahwa Papua hanya ada orang kristen tanpa melihat orang asli Papua muslim. Hal ini karena tak adanya wadah untuk menunjukkan jati diri kepada publik. Saat itulah Majlis Muslim Papua lahir.
" Padahal ada komunitas-komunitas muslim di daerah pesisir termasuk Fak-fak hingga Raja Ampat. Tetapi tak ada kanalnya, tak mungkin kita memaksa NU atau Muhammadiyah untuk bergabung masuk dalam Politik lokal di Papua, akhirnya kita berijtihad politik membentuk MMP," jelasnya.
Lanjut Thaha, langkah awal saat itu bersama teman-teman pendeta menjaga agar konflik Ambon tak sampai di Papua. Karena kita ingin menjaga isu Politik di Papua.
" Hal terpenting saat itu adalah bagaimana MMP menjadi rumah besar dan jembatan untuk membangun komunikasi budaya dan komunikasi agama," bebernya.
" Sikap dasar, prinsip dasar MMP adalah dialog, moderat, tegak, toleran dan seimbang ini yang kami harapkan terus ada di MMP hingga kini dan nanti," tutupnya. (**)
