MANOKWARI,wartaplus.com - Sabtu (4/3/2023), Penjabat Gubernur Papua Barat mengurai sejumlah permasalahan secara berjenjang sehubungan pengaruh ikan yang sering menjadi penyumbang inflasi. Pembahasan secara menyeluruh dimulai dari pasokan kuota BBM hingga ketersediaan data akurat para nelayan yang biasanya beroperasi.
Perlu diketahui saat pembahasan telah disampaikan bahwa jarak spot pencarian ikan tuna hingga kejauhan 40 mil lebih sehingga pasokan BBM menjadi faktor penting. Disisi lain kondisi cuaca yang tidak menentu sehingga para nelayan juga sering tidak melakukan aktivitas melaut.
Gubernur Waterpauw kemudian mempersilahkan perwakilan pihak Pertamina untuk menjelaskan kondisi kuota BBM bagi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Sanggeng. Sales Branch Manager Papua Barat, Bisma Abdillah menyebut pihaknya diberikan tanggungjawab oleh pemerintah khususnya BPH Migas selaku pembuat aturan. Oleh sebab itu perlu diterbitkan surat rekomendasi masing-masing nelayan dari dinas terkait dengan masa berlaku satu bulan agar bisa dilayani.
Itu menjadi dasar utama penyaluran BBM Subsidi mengingat pada akhirnya akan diaudit oleh BPK mengenai sasaran penyaluran yang tepat sesuai peruntukan. Dikatakan untuk tahun 2023 SPBN Sanggeng mendapat kuota sebanyak 15 Kiloliter/Ton Solar dan 100 kiloliter pertalite.
"Sebenarnya kalau kurang itu bisa kita tambah tetapi kembali lagi dimana surat rekomendasinya. Karena itu sebagai pegangan Pertamina menambahkan. Kalau ditanya oleh BPK, meskipun kita ketahui untuk nelayan tetapi mereka tidak mau tau," jelasnya. Selanjutnya ditambahkan penanggungjawab SPBN Sanggeng, Hana Makalpessy/Karubaba telah mempersiapkan berkas nelayan dan akan mengurus surat rekomendasi pada pekan depan. Hana juga meminta Penjabat Gubernur memberikan peringatan kepada OPD terkait agar memberikan pelayanan yang baik agar proses dapat berlangsung lancar.
Dikatakan untuk kuota saat ini masih belum cukup untuk melayani semua nelayan karena pada kenyataannya terdapat saudara-saudara dari Numfor yang biasanya melakukan transaksi ikan di Sanggeng meminta pelayanan sebagai bahan bakar agar bisa kembali pulang.
"Saya mau kasih tahu untuk Bapak tolong panggil kepala dinas supaya kalau saya mau bawa surat jangan tolak dan bilang ini itu sehingga saya jadi pusing. Saya punya SPBN jadi mau banyak dan sedikit kumpul disitu supaya pemerintah dan Pertamina lihat ada kurang lalu penambahan,"kata Hana.
Penjabat Gubernur Papua Barat mengambil kesimpulan dan memerintahkan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Biro perekonomian untuk menyediakan pusat pelayanan satu pintu di kantor Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sanggeng.
Dikatakan Gubernur Waterpauw jangan hanya mengejar formalitas sementara dalam kenyataannya masih banyak masalah yang menjadi kendala masyarakat.
"Kantor PPI bongkar dia buat hall dan ruang luas lalu sediakan meja disitu untuk tempat pelayanan nelayan dan lengkapi dengan sarana IT yang ada, kita mulai dari situ dulu. Jadi mengakomodir semua hal berkaitan kepentingan nelayan,"tutupnya.*
