MIMIKA, wartaplus.com - Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI. Muhammad Saleh Mustafa, Kamis sore (16/02) telah menunjuk Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O. Sembiring sebagai Dankolakops TNI dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens dari tangan Kelompok Separatis Teroris (KST) pimpinan Egianus Kogoya.

Kepada wartawan, Danrem JO menegaskan, dalam upaya penyelamatan Kapten Philip, TNI-Polri juga telah berkoordinasi dengan jajaran BIN dan Korps lainnya yang ada di Papua.

“Semua potensi dan sumber daya TNI-Polri yang beroperasi di Papua akan dikerahkan dalam operasi penyelamatan ini," tegasnya. 

Ia mengungkapkan, saat ini masyarakat Distrik Paro telah dikuasai oleh TNI Polri, sementara seluruh masyarakat telah mengungsi ke Kenyam ibukota Kabupaten Nduga, Papua Tengah. 

"Untuk situasi di bandara Paro saat ini juga telah dikuasai oleh aparat keamanan TNI Polri. Termasuk bandara Paro, saat ini sudah ada Kopsgat yang ditempatkan untuk mengamankan. Sehingga penerbangan sudah bisa dilakukan," ungkapnya.

Jenderal Bintang Satu jebolan Kopassus ini mengungkapkan, aksi teror kelompok Egianus Kogoya yang dilakukan sejak 2017 hingga 2023 telah memakan banyak korban jiwa sehingga aksinya ini harus dihentikan.

Oleh karena itu,  untuk menghindari jatuhnya korban baik dari masyarakat sipil maupun aparat keamanan, maka aksinya harus dihentikan.

"Jika ada pihak-pihak yang menghalang-halangi atau tidak mendukung upaya penegakan hukum, maka dianggap bagian dari Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua,” tegas Danrem yang yang akrab disapa Bang JO ini.

Prajurit Terpilih

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa selaku penanggung jawab keamanan di wilayah Papua, menyampaikan tentang penanganan Pilot Susi Air yang masih ditahan  oleh kelompok Egianus Kogoya.

“Sampai saat ini upaya yang dilakukan terhadap penyelamatan Pilot Susi Air ini masih berupa pendekatan dialog atau Soft Approach yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga. Namun mengingat waktu, kami aparat keamanan TNI Polri punya standart operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum, agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Terkait penegakan hukum terhadap KKB, Pangdam mengatakan telah disiapkan prajurit terpilih dari TNI maupun Polri.

"Prajurit TNI Polri yang yang terlibat dalam penegakan hukum ini adalah prajurit terpilih, terseleksi yang akan melaksanakan tugasnya secara terukur, perpilih dan terarah," kata Pangdam.

Bahkan untuk menyiapkan operasi penegakan hukum, para prajurit tersebut telah dibekali dengan pengetahuan tentang HAM apa yang harus dan tidak boleh dilakukan.

"Jadi jangan diragukan apabila nantinya tindakan ini dilakukan, kita tidak akan keluar dari rambu-rambu HAM,” tegas Pangdam.**