WAMENA, wartaplus.com - Bertempat di Aula kantor Gubernur Papua Pegunungan, jalan Diponegoro, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyiapan lahan lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bpk. John Wempi Wetipo, S.H., M.H. Senin (06/02/2023).
Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH, MH., dalam pertemuan menyampaikan dalam waktu dekat akan membentuk tim sukses untuk membantu menyelenggarakan pilkada yang akan datang.
"Terkait dengan lokasi ini juga kita sudah melakukan koordinasi bersama orang pusat agar sesuai dengan standar pemerintahan dan saat ini kami sampaikan juga ke bapak Wamen untuk bisa membantu kami,”ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo menyampaikan ucapan terima kasih bisa bertemu dengan semua Muspida dan para kepala suku, tokoh-tokoh adat dan tokoh intelektual yang ada untuk saling bertukar pikiran untuk membangun Provinsi baru ini.
“Saya sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan pemberian lahan ini dari tahun kemarin, dan dalam tahun yang sama juga kita meresmikan Provinsi Papua Pegunungan," ujarnya.
Wetipo mengaku prihatin terkait persoalan lahan yang belum terselesaikan.
"DOB (daerah otonomi baru) ini untuk kita semua juga dan untuk memajukan Papua khususnya di Papua Pegunungan. Apabila di Distrik Walesi kita tidak menemukan solusi, kita akan mengambil lokasi di gunung susu dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Dandim dan Kapolres terkait lahan ini," akunya prihatin.
Ia berharap, agar lahan-lahan yang sudah disepakati bisa dilepas semua beserta dengan aset dan sertifikat lahan tersebut.
"Ini bukan kepentingan pribadi saya, saya hanya ingin tempat lahir saya bisa berkembang dengan tidak ada permasalahan yang terjadi selama pembangunan ini berjalan,” harapnya.
Mewakili Pemerintah Indonesia, pihaknya menyampaikan terima kasih banyak untuk para kepala suku dan tokoh-tokoh adat.
“Dengan hasil ini saya akan menyampaikan ke pusat, dan saya juga meminta tolong kepada Dandim dan Kapolres untuk membantu mengamankan sampai pembangunan ini selesai dan tidak boleh ada masyarakat yang melakukan pemalangan di Wouma atau di Walesi dan di Yagara, apabila ditemukan langsung diproses secara hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Suku Walesi Yohanes Yelipele menyampaikan bahwa masyarakat Walesi sudah sepakat dan menerima keputusan ini. “Keluarga sudah setuju tanah ini kita serahkan untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1702/JWY Letkol Cpn Athenius Murip mengimbau agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pemalangan.
“Saya juga sampaikan dengan tegas kepada semua bahwa tidak ada yang melakukan kejahatan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, apabila ada akan kami lakukan tindakan tegas dan saya juga sudah berdiskusi bersama Kapolres Jayawijaya,” tegasnya.
“Kami mengharapkan agar masyarakat juga bisa membantu kami dalam hal keamanan di wilayah kabupaten Jayawijaya, provinsi Papua pegunungan ini dan kita bersama-sama menjaganya,” pinta Dandim.**
