MANSEL ,wartaplus.com - Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, sebagai modal untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua Barat, menyediakan sarana pelayanan kesamsatan di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), merupakan upaya dalam mengakomodir pembangunan bidang pendapatan di Provinsi Papua Barat dan Mansel
Ini dikatakan Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw., M.Si, sebelum meluncurkan aplikasi smartline serta meresmikan Kantor Samsat Manokwari Selatan Oransbari Rabu (1/2/2023) siang yang mengelilingi Sekda Papua Barat, Dance Sangkek,SH, Wakil Bupati Manokwari Selatan, Wempi Welly Rengkung dan Forkompinda yang ditandai dengan layar sentuh.
Diungkapkan, disamping pemenuhan fungsi pemerintah penyelenggara negara dalam kewajiban memenuhi sarana prasarana, penyediaan kantor samsat, juga merupakan upaya kemudahan pelayanan wajib pajak untuk Kabupaten Mansel dan sekitarnya, yang selama ini dilayani oleh Kantor Samsat Mansel.
“Diharapkan dengan tersedianya Kantor Samsat di Mansel, para wajib pajak terlayani dengan baik, mudah dan tepat waktu. Tentunya ini bertentangan dengan tuntutan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu penyediaan sarana pelayanan yang nyaman, untuk mewujudkan proses pelayanan yang berkualitas, berprosedur jelas, waktu yang cepat, dan biaya yang pantas,”ujar Gubernur Waterpauw.
Berikan Pelayanan
Mengapa kita harus memenuhi tuntutan pelayanan publik? “Karena setiap warga negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis telah berhak melayani. Maka adalah kewajiban kita, selaku penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara pelayanan publik, memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
"Saya mengapresiasi tim pembina kesamsatan, yang terus mengembangkan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak, baik dari sisi sarana maupun sistem pengembangan aplikasi, prosedur yang jelas digambarkan dalam pengembangan sistem aplikasi yang dibangun, memudahkan akses dan mempercepat sistem pelayanan. Inilah harapan kita semua, selaku pelayan publik dan juga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan Diingatkan, beri manfaat (penerimaan pajak kendaraan dan pelayanan pajak lainnya) baik untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui bagi hasil pajak daerah.
“Dari tempat ini, saya menghimbau, dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, kita perlu bersinergi dalam mengidentifikasi kendala - kendala pengelolaan pendapatan daerah, baik itu internal OPD provinsi, kabupaten maupun antar provinsi dan kabupaten,” kata Gubernur Waterpauw.
Lanjutnya, mari kita kenali, isu-isu pengelolaan pendapatan asli daerah. menentukan strategi dan kebijakan yang tepat yang diambil, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. “Karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah tentunya, kitalah yang tau masalahnya, dan kitalah yang harus mencari solusi untuk mengoptimalkannya,”ujar Gubernur Waterpauw. *
