JAYAPURA, wartaplus.com - Guna menjaga kondusifitas keamanan di wilayah Kota/Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Keerom, personil TNI Polri rutin menggelar patroli gabungan.
Ini juga dalam rangka menyikapi perkembangan situasi kamtibmas pasca penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang tersandung kasus korupsi.
Seperti patroli gabungan yang dilakukan personil Kodim 1701/Jayapura dan Polrestabes Kota Jayapur, Senin malam (16/01/2023).
Dandim 1701/Jayapura Kolonel Inf Richard A. Sangari mengatakan, kegiatan patroli gabungan ini dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi adanya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum pasca penangkapan Gubernur Papua oleh pihak KPK dan akibat isu-isu hoax yang berkembang saat ini.
“Patroli digelar oleh seluruh jajaran Koramil bersama dengan Polres dan Polsek setempat, baik di Kota dan Jayapura serta Kabupaten Keerom. Semua ini kita lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.
Ia menjelaskan, kegiatan patrol gabungan ini nantinya akan dilaksanakan secara intens dan dioptimalkan, baik itu sore ataupun malam hari sehingga tidak ada peluang bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan di wilayah ini.
“Dalam patroli ini kami juga melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis dengan memberikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari,” jelasnya.
Dandim juga menyampaikan bahwa kegiatan patroli gabungan TNI-Polri merupakan bentuk soliditas TNI bersama Polri guna menciptakan wilayah yang tetap aman.
“TNI-Polri akan selalu bersinergi dan solid untuk bersama-sama menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat di sekitar dan pada gilirannya akan dapat mendukung Harkamtibmas yang kondusif karena keamanan dambaan seluruh masyarakat," tegasnya.
"Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut juga diperlukan sinergi semua komponen masyarakat. Untuk itu mari bersama-sama menjaga tanah Papua dengan damai dan kasih," imbau Dandim.
Sementara itu, patroli dilaksanakan dengan menyasar beberapa lokasi yang diduga berpotensi terjadinya gangguan kamtibmas dan kriminalitas.**
