MANOKWARI,wartaplus.com - Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si telah memaparkan sejumlah poin penting saat kunjungan kerja Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran, bertempat di Aula Makodam XVIII Kasuari, Selasa (10/1/2022).
Penjabat Gubernur Waterpauw mengatakan terkait kebijakan pencabutan PPKM diturunkan dari pusat dan upaya peningkatan vaksinasi di daerah. Pasalnya Papua Barat merupakan salah satu daerah dengan cakupan vaksinasi rendah.
Hal tersebut kata Gubernur Waterpauw disebabkan pada beberapa faktor, diantaranya kesadaran masyarakat dan informasi tidak benar sehingga membuat masyarakat menjadi takut.
"Kami laporkan kepada Bapak Kapolri dan Panglima vaksinasi kami disini belum maksimal. Isu juga berkembang sejalan vaksinasi akan mendapatkan ini, itu dan sebagainya. Tugas kami terus lakukan upaya dengan berbagai cara pendekatan hubungan komunikasi dalam rangka meningkatkan hasil vaksinasi,"jelasnya.
Dilaporkan juga di wilayah di Papua barat masih didominasi oleh kaum laki-laki laki sebesar 52,65 persen dan perempuan 47,35 persen. Disamping itu laju pertumbuhan penduduk sampai sekarang masih tergabung dengan Papua Barat Daya, rata-rata 1,50, ada pula pertumbuhan rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Dilanjutkan dengan laporan kondisi terkini kasus covid-19 di Papua Barat.
Penjabat Gubernur Waterpauw juga mengungkapkan saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi terhadap undang-undang otonomi khusus bagi Papua Barat. Hal tersebut penting karena merupakan kebijakan pemerintah dan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tepat sasaran.
"Kami terus melakukan upaya dialog maupun pertemuan langsung dengan masyarakat,"ujarnya.
"Terakhir kami terus upaya menyatakan kepada publik mendukung otonomi baru. Jadi ketika saudara kita di Papua menolak Otsus, kami di Papua Barat mendukung. Kami sebagai anak manis, taat dan saat minta pemerintah mendengar dan menyetujuinya," tandas Gubernur Waterpauw.
Penjabat Gubernur Papua Barat juga menyerahkan cinderamata kepala Panglima TNI dan Kapolri. Secara bergantian Panglima TNI dan Kapolri turut memberikan cinderamata kepada pemerintah Papua Barat.*
