JAYAPURA, wartaplus.com - Komunitas Analisis Papua Strategis meminta Menteri Perhubungan RI agar segera membatalkan mutasi atau pemindahan tugas Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura, Willem Thobias  Fofid ke UPP Mamuju, Sulawesi Barat.

Dalam keterangan persnya Rabu (04/01) pagi, Ketua dan Founder Analisis Papua Strategis, Laus Deo Rumayom membeberkan alasannya.

Menurut ia, peranan Willem Thobias Fofid masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Kota Madya Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta kabupaten lainnya di Papua, dalam mengawal Rencana Induk Pembangunan Papua/RIPP di sektor kepelabuhanan, pelayaran dan transportasi laut.

"Peranan Saudara Willem Thobias Fofid masih sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam memediasi penyelesaian konflik Pembangunan Pelabuhan Depapre yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi," ungkap Laus didampingi Ketua Lempeng Papua Pdt. Catto Mauri, dan Direktur Riset APS/Akademisi UNCEN Dr. Richard Patty

Dikatakan, Willem Thobias Fofid adalah Putra Terbaik Papua yang menjadi kebanggaan Masyarakat Papua saat ini di lingkungan KSOP Jayapura dan Kementerian Perhubungan, yang mampu memberikan sosialisasi dan edukasi di berbagai komunitas Papua (Tokoh Agama, Masyarakat Adat, Pelaku Usaha dan Milenial Papua) dan Perguruan Tinggi di Tanah Papua, tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap suksesi Tol Laut dan Konektivitas di Tanah Papua.

Selain itu pempertimbangkan hadirnya DOB (Daerah Otonomi Baru) Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua, dan saat ini Papua telah menjadi 4 Provinsi (Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah), dan masih terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) kepelabuhanan, pelayaran dan transportasi laut yang responsif atropologis dan sosiologis sebagai pendekatan utama pembangunan di Papua.

"Kami memandang bahwa kepindahan saudara Willem Thobias Fofid tidak sesuai dengan kebutuhan SDM yang mumpuni, dalam bidang kepelabuhan dan transportasi laut yang sangat dibutuhkan di Papua," ungkapnya. 

"Sehubungan dengan itu maka kami merekomendasikan dan meminta kepada bapak Menteri Perhubungan RI segera membatalkan kepindahan dan menunjuk saudara Willem Thobias Fofid sebagai Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura," pintanya.

Untuk diketahui, Komunitas Analisis Papua Strategis merupakan Komunitas Profesional Putra Putri Papua dan Mitra Kerja Pemerintah dalam mengawal otonomi khusus Papua.**