JAYAPURA, wartaplus.com - Jelang akhir masa jabatan pada September 2023 mendatang, Gubernur Papua Lukas Enembe meresmikan 9 gedung pemerintahan, 4 diantaranya gedung monumental yang berada di pusat kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua, Jumat (30/12).

Salah satu bangunan termegah yang dibangun atau direnovasi adalah kantor Gubernur Provinsi Papua yang terdiri dari 4 lantai, berada di jalan Soa Sio Dok II Jayapura. Selain itu ada gedung MRP dengan 14 lantai menjadi salah satu gedung tertinggi di pusat Kota Jayapura, lalu ada gedung kantor KPU dan juga gedung kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

Selain 4 gedung megah dengan ornamen Papua tersebut, juga secara simbolis diresmikan gedung kantor Samsat Kabupaten Paniai, Samsat Kepulauan Yapen, Samsat Kabupaten Keerom, serta 5 ruang pelayanan di RSUD Kabupaten Mappi dan RSUD Jayapura.

Peresmian dipusatkan di kantor Gubernur Provinsi Papua yang ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe yang didampingi oleh para Tokoh Otonomi Khusus Papua seperti File Karma, Michael Manufundu, SP Morin, Edward Fonataba dan Muhammad Musaad. Serta pengguntingan pita oleh Ibu Yulce Enembe.

Acara peresmian yang dirangkaian dengan natal bersama ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para Bupati/Wali Kota, Pimpinan OPD, pimpinan perbankan dan instansi swasta serta seribuan masyarakat.  Tampak hadir pula perwakilan pemerintah Papua Nugini yang diwakili oleh satu Gubernurnya.

dok:Diskominfo Papua

Peresmian gedung monumental ini, menjadi salah satu sejarah pembangunan yang diukir oleh Lukas Enembe dan almarhum Klemen Tinal dalam 10 tahun memimpin Provinsi Papua. Gedung ini akan menjadi sejarah tak terlupakan, peninggalan Lukmen (Lukas Enembe-Klemen Tinal) oleh masyarakat bumi cenderawasih.

Ketua Panitia Pembangunan, Gerius One Yoman dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh anggaran pembangunan 4 gedung kantor monumental yang ada di ibukota Provinsi Papua ini, dianggarkan dari APBD tahun 2021 dan 2022. Dimana khusus untuk pembangunan gedung kantor Gubernur menelan anggaran sebesar Rp400 miliar. 

Sementara untuk konsep pembangunannya melakukan pendekatan arsitektur tradisional Papua dengan ornamen mewakili lima wilayah adat Papua.

"Pencapaian pembangunan infrastruktur ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang memfokuskan pada lima wilayah adat yaitu Mamta, Saireri, Meepago, Lapago dan Animha dalam mendukung pemerintah mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan," ujar Yoman.

Sementara itu Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Plh Sekda, Derek Hegemur menyatakan, tahun 2023 merupakan tahun terakhir masa kepemimpinannya. Sehingga diharapkan semua jajaran pemerintahannya tetap semangat dalam menyelesaikan sisa kegiatan yang direncanakan tahun 2023.

"Sehingga kita dapat meninggalkan hasil karya yang terbaik untuk dikenang dan dinikmati oleh generasi muda atau anak cucu kita di masa yang akan datang," ucap Gubernur.

"Salah satu bukti nyata dari yang kami lakukan saat ini yaitu pembangunan kantor Gubernur Papua, kantor MRP, Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan kantor KPU yang semuanya memiliki nilai historis yang panjang," ujarnya.

Menurut Gubernur Lukas,  pembangunan kantor gubernur Papua ini dikarenakan sejak dibangun hingga kondisi terakhir, tidak lagi memenuhi syarat dan tampak rusak berat. 

"Sehingga kami memerintahkan di bagian anggaran  dan pemerintah daerah dan kepala dinas pekerjaan umum sebagai SKPD teknis untuk merencanakan dan membangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Silva murni APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2021 dan 2022, bukan dana lain atau sumber lain," tegas Gubernur.

Ia menambahkan, di periode kepemimpinannya selain empat bangunan monumental ini, juga telah dibangun infrastruktur lainnya seperti pembangunan jembatan Papua bangkit Mandiri di Youtefa, Stadion Lukas Enembe dan fasilitas vanue PON, gedung Negara.

Lalu Pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota maupun pembangunan non fisik terkait dengan pemberian beasiswa unggul Papua, di dalam maupun di luar negeri dan jaminan kesehatan bagi orang asli Papua melalui kartu Papua sehat.**