MULIA, wartaplus.com - Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah menolak dengan tegas jabatan Carateker (Penjabat) Bupati yang bukan orang asli dari Puncak Jaya.

Pernyataan sikap ini disampaikan langsung ratusan masyarakat yang terdiri dari Kaum intelektual, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Kepala Distrik, dan Kepala Suku dalam unjuk rasa yang digelar di halaman Kantor Bupati Puncak Jaya.

Masyarakat secara tegas menolak, setelah sebelumnya beredar nama Penjabat carateker yang akan dilantik yakni Jimmy Wanimbo, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua.

Mereka menyuarakan dengan lantang dan tegas penolakan nama Jimmy Wanimbo maupun nama-nama lain diluar Puncak Jaya yang diusulkan oleh Kemendagri.

Seperti yang dipertanyakan Sekretaris Gamki, Nindison Lambe. "Pengusulan Jimmy Wanimbo untuk jadi carateker Bupati Puncak Jaya lewat jalur mana, siapa yang usulkan, masyarakat tidak kenal Jimy Wanimbo. Untuk itu kami tolak keras," tegasnya dengan lantang.

Penolakan juga disampaikan Kepala Distrik yang hadir, Distrik Mulia, Pagaleme, Muara, Nume, Yambi, dan Muara.

"Kami dengan tegas menolak carateker yang bukan orang Puncak Jaya. Daerah kami sudah aman, jangan sampai kembali terjadi konflik bila carateker Bupati bukan dari nama-nama yang diusulkan pemerintah kami" tegas Kadistrik Mulia, Tekiles Wonda.

Adapun nama-nama calon carateker Bupati Puncak Jaya yang telah diusulkan sebelumnya adalah, Tumiran, S.Sos, M.AP, Yubelina Enumbi, SE, MM dan Yeki Telenggen, S.STP selain dari nama-nama itu masyarakat menolak.

Menurut mereka salah satu dari tiga nama tersebutlah yang paling tepat menjabat carateker Bupati Puncak Jaya, karena mereka telah mengabdi puluhan tahun serta sudah mengetahui seluk beluk adat istiadat Puncak Jaya.

Masyarakat juga menyuarakan peringatan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri RI serta Kapolri RI agar tidak gegabah dalam mengambil tindakan untuk menunjuk/melantik calon carateker Bupati Puncak Jaya diluar nama-nama yang telah diusulkan pemerintah daerah dan harus melihat riwayat yang sudah lama mengabdi di Puncak Jaya.

"Bila Jimmy Wanimbo datang ke Puncak Jaya, kami akan pulangkan kembali dan tidak menerima karena inilah bentuk penolakan kami," ancam Gulangga dan Irianto Wonda.

Gulangga alias Misi Tabuni yang merupakan salah satu anggota DPRD serta panglima perang di Puncak Jaya juga memberikan peringatan kepada mereka yang ingin mengacaukan daerah Puncak Jaya.

"Kami peringatkan elit politik yang bermain untuk kepentingan pribadi agar berhenti menggiring opini untuk masyarakat yang bisa memicu terjadinya konflik di Puncak Jaya," tegasnya..

"Kami sudah tau oknum elit politik yang selama ini menyebarkan opini bahkan mengusulkan Jimmy Wanimbo. Untuk itu berhenti memperkeruh suasana kondusif yang telah ada," tegasnya lagi.

Ia menambahkan akan mencari tahu siapa elit politik yang sudah bermain menggiring opini yang dapat memecahkan ketentraman masyarakat Puncak Jaya.

Sementara itu, Irianto Wonda beranggapan, keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah daerah bersinergi dengan TNI-Polri serta denominasi gereja serta lapisan masyarakat yang ada di Puncak Jaya tidak boleh dirusak oleh kepentingan pribadi.

Ia mengimbau, seluruh kaum intelektual yang tersebar di beberapa kota studi Indonesia agar tidak terpengaruh oleh elit politik yang mencoba membeli suara mereka.

"Kami secara tegas menyuarakan ini situasi kondusif yang ada di Puncak Jaya itu terlalu mahal untuk dibeli dengan uang," serunya.

Untuk diketahui masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Dr Yuni Wonda dan Deinas Geley telah berakhir sejak 7 Desember 2022 lalu. Untuk mengisi kekosongan jabatan dan roda pemerintahan tetap berjalan, maka Sekda Tumiran ditunjuk sebagai Plh Bupati.**