SORONG, wartaplus.com– Penjabat (pj) Gubernur Papua Barat, Komjen (P) Drs Paulus Waterpauw, M.Si menerima kunjungan Wamendagri, John Wempi Wetipo bersama rombongan Komisi II DPR dan DPD RI di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Pertemuan tersebut dilakukan usai disahkan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) oleh DPR RI pada 17 November 2022.

Provinsi PBD terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat dan Kota Sorong.

Perlu sama-sama dijaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Dalam waktu dekat akan menyiapkan penyerahan personel, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (p3d),” jelasnya, saat pertemuan dengan Wamendagri dan rombongan Komisi II DPR RI dan DPD RI.

Pj gubernur memastikan pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Papua Barat akan membantu persiapan penyelenggaraan pemerintahan di PBD dan penyelenggaraan pemerintahan selalu berpatokan pada undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan undang-undang otonomi khusus nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Pj gubernur menjelaskan perjalanan panjang untuk lahirnya Provinsi PBD sekitar 19 tahun lamanya, hingga akhirnya disahkan oleh DPR RI sebagai provinsi ke-38.

Roadmap pembentukan PBD sejak 6 bulan lalu, saat dirinya ditunjuk sebagai pj gubernur. Ia menceritakan saat 14 Juni 2022, bersamaan dengan rapat kerja bupati dan walikota se- Papua Barat di gedung PKK Provinsi Papua Barat dideklarasikan dengan dukungan kebijakan otonomi khusus dan daerah otonom baru bersama perwakilan seluruh lapisan masyarakat.

Deklarasi dukungan tersebut diteruskan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Menkopolhukam, Kemendagri, Menkeu, Bappenas dan Staf Kepresidenan hingga akhirnya disahkan oleh DPR RI pada 17 November 2022.