Gubernur Waterpauw Serahkan RAPBD Tahun 2023 ke DPR Papua Barat

Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw., M.Si menyerahkan  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 kepada Ketua DPR PB Orgenes Wonggor dalam sidang paripurna Raperda APBD tahun anggaran 2023 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (5/12/2022) malam/Istimewa

MANOKWARI,wartaplus.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw., M.Si menyerahkan  Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 dalam sidang paripurna penyerahan Raperda APBD tahun anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (5/12/2022) malam.

Dalam pidato Gubernur Papua Barat terhadap nota keuangan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 menjelaskan secara singkat bahwa pendapatan sebesar Rp.7.627.106.030.179 dengan uraian, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 626.881.515.682,00, pendapatan transfer pemerintah pusat Rp. 6.998.557.634.497,00

Lalu belanja sebesar Rp.8.182.106.030.179,00 , belanja modal Rp. 2.128.367.758.734,00, belanja tidak terduga Rp. 100.000.000.000,00, belanja transfer Rp. 2.429.619.578.701,00, sedangkan pembiayaan sebesar Rp. 555.000.000.000,00, penerimaan pembiayaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelunya sebesar Rp.605.000.000.000,00, selain itu pengeluaran pembiayaan daerah yakni penyertaan modal (Investasi) Rp.50.000.000.000,00, SILPA sebesar Rp.605.000.000.000,00

Gubernur Waterpauw menyebutkan dalam kerangka rancangan APBD Papua Barat Tahun 2023 berpedoman pada Rencana pembangunan daerah (RPD) Provinsi Papua Barat periode 2023-2026 difokuskan pada mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

“Dengan meningkatkan kualitas SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari yang didalamnya terkandung nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan didalam koridor Otonomi Khusus,”ujat Gubernur Waterpauw. Ia berharap RAPBD Provinsi Papua Barat tahun 2023, yang disampaikan kepada DPR untuk meneliti, mengkaji dan menelaah dalam rangka pengambilan keputusan.

“Saya berharap rancangan APBD dapat segera dibahas dan ditetapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Waterpauw.

Dokumen RAPBD Papua Barat diterima oleh Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pandangan Fraksi dan penetapan oleh 56 Anggota DPR Papua Barat. Rapat paripurna DPR Papua Barat dalam rangka penyerahan dokumen Raperda APBD tahun 2023 dengan agenda penyampaian pidato gubernur terhadap nota keuangan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2023 dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley H.L Mansawan,S.E didampngi ketua dewan Orgenes Wonggor, S.IP, Wakil Ketua I H. Saleh Seknun,S.E, Wakil Ketua III Jongky Fonataba,S.E.,M.M dan Wakil Ketua IV Cartenz Malibela,S.IP.*