JAYAPURA, wartaplus.com — Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey bersama jajaran Forkopimda menghadir acara silaturahmi bersama insan pers di salah satu hotel Kota Jayapura, Selasa (22/11) sore.
Tampak Forkopimda yang hadir, Dandim 1701/Jayapura Dandim 1701 Jayapura Kolonel Inf Richard Arnold Sangari, Kajari Jayapura Lukas Alexander Sinuraya, Wakapolresta Jayapura Kota Jayapura AKBP Supraptono dan Pasops Satrol Lantamal X Jayapura Mayor Laut (P) Nurochim.
Dalam sambutannya, Frans Pekey menegaskan siap menerima kritik dan masukan dari insan pers. Meski begitu, ia berharap pers dalam pemberitaannya harus benar berdasarkan apa yang disampaikan oleh nara sumber.
“Kalau bilang A dimuat A jangan dibikin A plus ka atau A min ka atau ubah lagi jadi B atau C dan seterusnya, tapi betul-betul sesuai fakta, sehingga antara pemberi informasi dengan penyebar informasi itu sejalan begitu. Kalau tidak maka sumber informasi bisa komplain ke media yang bersangkutan,” ujar Pekey.
Komplain tersebut bahkan bisa berujung dengan proses hukum.
“Meskipun ada kebebasan pers atau UU yang mengaturnya tapi juga ada kode etik pers, yang mengaturnya agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan aman,” jelasnya.
Pekey berharap media bisa terus mengingatkan atau saling memberikan masukan bahkan koreksi atau juga kritisi terhadap Penjabat Walikota Jayapura juga kepada Forkopimda Kota Jayapura, sehingga tujuannya hanya satu memperbaiki, membangun kota dan masyarakat di Port Numbay yang kita cintai.
“Pemkot Jayapura menyampaikan terima kasih kepada insan pers, yang telah menjadi corong terdepan untuk mempublikasikan semua kemajuan, perkembangan pembangunan khususnya di Kota Jayapura, karena apa yang dilakukan pemerintah dan semua stake holder dalam rangka untuk memajukan daerah, bangsa dan negara ini diketahui oleh publik melalui media-media yang ada,” ucapnya.
Apalagi, lanjut ia, pemerintahan itu harus transparan, akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance tanpa ada yang ditutup tutupi.
"Karena penyelenggaraan pemerintahan hari ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan juga adaptif,” tandasnya.
Dikatakan responsif artinya bahwa pemerintahan harus tanggap terhadap dinamika yang terjadi secepat mungkin langsung menanggapi kemudian melakukan penyesuaian.
“Kalau hari ini pemerintahan ataupun dunia digitalisasi, maka penyelengaraan pemerintahan pun harus mengikuti irama kemajuan zaman ini. Kalau masih dengan manual-manual ya pemerintahan ketinggalan, sementara dunia di luar pemerintahan, bisnis dan lain-lain sudah jauh sekali maju, karena itulah harus responsif dan juga adaptif atau penyesuaian,”pungkas Pekey.**
