JAKARTA, wartaplus.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Drs. H. Tito Karnavian resmi melantik tiga Penjabat Gubernur Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, bertempat di Plaza Gedung A Kantor Kemendagri RI, Jakarta, Jumat (11/11/2022).
Tiga Penjabat yang dilantik yaitu Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.Tsebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Nikolaus Kondomou, S.H., M.H sebagai Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dan Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M sebagai Penjabat Gubernur Papua Tengah.
Acara pelantikan dihadiri Forkopimda Papua diantaranya Gubernur Papua yang diwakili oleh Sekda, Ridwan Rumasukun, Ketua DPR Papua,Jhoni Banua Rouw, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Ramdani Hidayat, Kabinda Papua Mayjen TNI (purn) Gustav Agus Iriyanto. Tampak hadir pula Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw.
Sebelum memberikan sambutannya, Mendagri membacakan putusan Presiden serta mengambil sumpah janji jabatan para Penjabat Daerah sekaligus memasangkan tanda pangkat maupun penandatanganan pakta integritas.
Mengawali sambutannya, Mendagri Tito mengungkapkan bahwa dengan disahkannya undang-undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi khusus Papua yang telah ditetapkan pada 19 Juli 2021 menjadi momen penting dalam rangka akselerasi percepatan pembangunan di Papua.
"Melakukan pemekaran di daerah Papua, ini merupakan sebuah aspirasi dari sebuah sejarah," ungkapnya.
Dengan berbagai pertimbangan itulah, ujar Tito, muncul inisiatif dari DPR RI untuk membuat draft tentang pembentukan 3 daerah otonomi baru provinsi. "Oleh karena itu disepakati oleh DPR RI dan DPD RI serta Pemerintah dengan melalui pembahasan yang cukup panjang dengan mencari berbagai informasi, masukkan dan lain-lain, sehingga akhirnya 3 undang-undang ini disempurnakan dan diparipurnakan oleh DPR RI, dan kemudian diundangkan oleh Pemerintah," tuturnya.
Lanjut Tito, pihaknya sejak awal telah melakukan berbagai persiapan yang dipimpin oleh Wamendagri, John Wempi Wetipo sebagai orang asli Papua.
"Beliau saya tunjuk untuk membuat tim untuk melakukan persiapan seperti sarana prasarana, anggaran termasuk seleksi pemilihan pejabat, yang mana pemilihan pejabat melalui proses yang cukup panjang dan menerima masukan masukan dari berbagai pihak dan diputuskan dalam sidang tim penilai akhir yang dipimpin oleh bapak Presiden Republik Indonesia yang dihadiri oleh sejumlah menteri serta kepala lembaga lainnya,” urainya.
Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian juga menyampaikan, pelaksanaan pelantikan untuk menandai defacto 3 provinsi baru di Indonesia yang mana saat ini Indonesia memiliki 37 provinsi, 5 diantaranya ada di tanah Papua.
Untuk mengakomodir adanya provinsi-provinsi baru ini dari DPD, Tito melihat 1 provinsi mengirim 4 perwakilan DPD yang mengartikan bahwa kedepannya akan ada 20 anggota DPD RI dan suara yang mewakili Papua akan lebih kuat sampai ke DPD RI.
“Pemekaran jangan disikapi sebagai hal yang negative, karena kami melihat lebih banyak sisi positifnya dan juga kita melihat model-model pemekaran yang selama ini sudah ada. Dapat dilihat sejarah pada saat Papua di masa lalu banyak terhambat perkembangan namun dengan adanya pemekaran ini kita dapat mempermudah melakukan pelayanan kepada masyarakat, agar pelayanan dapat menyeluruh,” tukasnya.
Di akhir sambutannya, Tito mengajak masyarakat di tanah Papua untuk dapat bersama-sama memantau kinerja dari tiga penjabat yang baru dilantik.
"Masyarakat harus turut mengevaluasi, apa saja langkah-langkah yang dilakukan para penjabat baru dan dirinya berharap dengan adanya pejabat baru semua dapat berjalan dengan maksimal guna mencapai pembangunan di Papua," pintanya.
“Terkait program-program Pemerintah Pusat, agar para bupati dapat meneruskan program tersebut agar dapat berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat Papua demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Papua,” pungkas Mendagri.
