JAKARTA, - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo resmi mengukuhkan Dirjen Politik dan Pemerintahah Umum (Polpum) Kemendagri, Mayjen TNI. (Purn) Soedarmo sebagai Pejabat sementara (Pjs), Gubernur Papua.
Soedarmo menggantikan Lukas Enembe yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada gubernur Papua 2018 bersama Wakilnya, Klemen Tinal. Meski masa jabatan pasangan Lukmen ini baru akan berakhir pada 9 April 2018 mendatang
Acara pengukuhan berlangsung di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (26/2). Hadir dalam acara tersebut mantan Gubernur, Lukas Enembe dan jajaran Forkopimda Papua diantaranya Ketua DPR Papua, Ketua MRP, Pangdam Cenderawasih, Kapolda, Sekda beserta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para pejabat teras Kemendagri
Mendagri Tjahjo dalam arahannya menekankan sejumlah hal bagi Pjs Gubernur Papua antara lain meminta agar dalam melaksanakan kebijakan politik pembangunan di Papua senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Gubernur Lukas Enembe.
"Saya yakin Pak Soedarmo sudah berpengalaman penguasaan teritorial. Oleh karena itu, saya yakin dengan mudah melakukan koordinasi dengan semua pihak hingga ke tingkat paling bawah," ujar Tjahjo
Jaga Stabilitas Keamanan
Dijelaskannya, tugas Pjs. Gubernur tidak hanya mengamankan pilkada serentak di Papua melainkan juga menjaga stabilitas di semua lini.
"Harus semangat seperti Gubernur Lukas Enembe. Dipanggil Presiden Jokowi jam 10 malam didampingi Bupati Asmat dan Bupati Nduga dan hadir tepat waktu. Pak Gubernur Lukas Enembe sering dipanggil Presiden Jokowi tengah malam dan beliau selalu hadir. Ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi sangat punya kepentingan demi kemajuan Papua. Kalau tidak salah sudah 9 kali Presiden Jokowi dalam 3 tahun belakangan ini berkunjung ke Papua. Ini semata-mata hanya kepentingan pembangunan infrastruktur ekonomi nasional," ungkapnya panjang lebar.
Selain menjaga stabilitas keamanan Mendagri juga meminta agar Pjs. Gubernur Soedarmo, menjaga suasana yang sejuk saat perhelatan sebelum dan sesudah Pilkada
Selain itu harus membangun komunikasi dengan DPR Papua dan MRP. Bahkan untuk urusan deteksi dini, Pjs. Gubernur dipersilahkan berkoordinasi dengan Kabinda, selanjutnya untuk urusan pemetaan dipersilahkan koordinasi dengan Kapolda.
"Harapan saya pilkada serentak ini berjalan lancar dan sukses. Pak Soedarmo juga bisa sosialisasi kepada seluruh masyarakat Papua," harapnya.
Mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH menyampaikan terimakasih kepada Mendagri yang sudah mengkukuhkan Pjs. Gubernur Papua untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur Papua dimana dirinya akan kembali bertarung pada Pilgub 2018-2023.
"Saya menyampaikan terimakasih atas penunjukan ini. Beliau adalah tepat untuk di Papua karena tentunya memiliki pengalaman dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan masyarakat Papua mendukung apa yang sudah dilakukan Mendagri untuk pelaksanaan pilkada serentak di Papua secara damai dan demokrasi," ucap Enembe.
Netralitas ASN
Lebih jauh Lukas Enembe mengungkapkan, tugas utama Pjs. Gubernur Papua adalah menjaga netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Papua dan TNI/Polri di Papua.
Sebab, melihat ke belakang terhadap kasus-kasus pilkada di Papua selalu menelan korban akibat tidak netralnya sejumlah pihak-pihak terkait termasuk pihak penyelenggara maupun institusi pemerintah.
Untuk itu, pihaknya berharap kepada Pjs. Gubernur yang baru dikukuhkan memegang teguh tugas yang diberikan oleh negara dalam rangka netralitas.
Menurut Enembe bahwa sosok Pjs. Gubernur tentunya sudah banyak memiliki pengalaman bahkan mantan prajurit TNI sehingga memahami operasi teritorial.
"Kami akan berkoordinasi dengan baik dan akan saling memberikan dukungan dalam rangka menciptakan Papua Tanah Damai khususnya menjelang pilkada serentak," tukasnya.
Lanjut katanya, sejauh ini pelaksanaan pilkada di Papua berjalan dengan baik meski sempat tertunda.
"Hari Sabtu (24/2) kami sudah melakukan deklarasi pilkada damai di Papua. Oleh karena itu, nanti mulai tanggal 1 Maret 2018 mulai kampanye, sehingga harapannya tujuh kabupaten dan satu provinsi yang melaksanakan pilkada serentak bisa berjalan lancar," harapnya.[Riri]
