BANDA ACEH ,wartaplus.com - Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw., M.Si, dalam acara Pembukaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) yang berlangsung di Aceh 21-22 September.
Anggota FORDASI adalah Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, serta keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tampak hadir Sri Sultan Hamengkubuono X, Gubernur Aceh Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, perwakilan dari DKI Jakarta di Anjong Mon Mata komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (21/9/2022) malam. Sementara dari Provinsi Papua tak hadir.
Dalam sambutannya, Gubernur Waterpauw menjelaskan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) yang mengusung tema, kolaborasi dan inovasi untuk persatuan dan kesejahteraan merupakan forum daerah khusus dan daerah istimewa yang begitu spesial buat kita untuk bersama-sama.
Forum ini penting, dan kita harus melakukan koordinasi terkait perkembangan, tantangan, dan solusi pelaksanaan otonomi khusus atau istimewa, selain itu kita juga harus bekerja sama antar pemerintah daerah terutama dalam mendukung program pembangunan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi asimetris dan sekaligus untuk membahas isu-isu strategi dan aktual terkait pelaksanaan otonomi khusus/istimewa yang dilaksanakan secara bergantian di masing-masing daerah,”kata Gubernur Waterpauw
Gubernur Papua Barat juga menjelaskan tentang pengesahan RUU perubahan menjadi UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Oapua.
“Melalui UU Otsus perubahan kedua ini, tentu saja memberi ruang bagi kami di papua dan papua barat mengalami penambahan jumlah daerah otonom baru. Selama ini, tanah papua terdapat dua (2) provinsi yakni provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Dan saat ini, pemerintah bersama DPR RI baru saja membahas dan Mengesahkan 4 (empat) DOB masing-masing provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan menyusul Provinsi Papua Barat Daya,”ungkapnya.
Dengan demikian, tentu berpengaruh pula terhadap jumlah wilayah pemerintahan kabupaten/kota yang akan mengalami perubahan serta potensi daerah yang juga akan mengalami perubahan dengan penyesuaian wilayah pemekaran yang baru.
“Untuk itu, saya mengajak para gubernur daerah khusus dan daerah istimewa untuk memberikan dukungan kepada kami melalui bentuk kerja sama yang bersifat positif baik di bidang pengembangan sumber daya manusia Papua, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal termasuk promosi wisata dan budaya papua di nusantara , agar banyak pihak bisa tertarik untuk berinvestasi di Papua Barat termasuk di daerah otonom baru,” katanya
Kolaborasi
Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki menegaskan, terbentuknya Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) sebagai forum kolaborasi, akan mampu menjalin kerjasama untuk meningkatkan Persatuan dan Kesejahteraan Bangsa.
“Inilah forum kolaborasi dimana kita akan saling bekerjasama dan berkolaborasi demi meningkatkan Persatuan dan Kesejahteraan Bangsa,” ujar Gubernur.
Sebagaimana diketahui, seluruh Kepala Daerah anggota FORDASI yang resmi dideklarasikan pada 4 Maret 2017 di Yogyakarta, menyepakati penyelenggaraan rakor setahun sekali di tempat yang berbeda. Tahun ini, Aceh menjadi tuan rumah Rakor Fordasi.
“Alhamdulillah, pada tahun ini Aceh mendapat kesempatan sebagai tuan rumah. Tentu kami akan memanfaatkan kesempatan ini, untuk menjalin kesepakatan bersama guna mendorong kelima daerah tingkat provinsi ini, untuk saling bekerjasama dalam bidang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khusus dan istimewa,” kata Achmad Marzuki.
Pj Gubernur Aceh optimis, pertemuan ini akan mencatat kesepakatan dan perjanjian kerjasama (PKS) antar OPD serumpun. “Kami yakin sekali, ada banyak potensi daerah, produk unggulan dan inovasi dari kelima anggota FORDASI ini dalam membangun kolaborasi demi kemajuan daerah masing-masing,” imbuhnya.*
