SURABAYA ,wartaplus.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw bersama Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Melkias Warinussa dan Stafsus Gubernur Bidang Hubungan Antar Lembaga, Daerah dan Pusat, dan Otonomi Khusus, Victor Abraham Abaidata menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema “Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan”,Rabu (14/9/2022). Rapat ini Arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2022,

Rakorpusda ini menjadi salah satu agenda penting dalam memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk merumuskan program pengendalian inflasi pada implementasi tataran pasca penyesuaian harga BBM.

Foto: Pejabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw., M.Si saat mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi 2022, Rabu (14/9/2022)/ Roberth

Pada Agustus 2022, inflasi Indonesia tercatat sebesar 4,69% (yoy) yang lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi Juli 2022 sebesar 4,94% (yoy). Inflasi yangmeningkat pada bulan Juli lebih dihargai oleh upaya inflasi, volatilitas makanan tercatat 1147% (yoy) dan telah berhasil ditekankan pada bulan Agustus menjadi sebesar 8,93% (yoy) seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan ekstra pengendalian inflasi, di samping kondisi cuaca yang kondusif.

Dampak Global

“Saat ini, dampak dari kondisi global masih sulit dikendalikan, namun yang dapat diupayakan adalah menjaga harga domestik dengan menjaga rantai pasoknya, terutama komoditas pangan. TPIP-TPID akan terus bersinergi dan bergotong-royong melakukan upaya ekstra untuk menjaga harga dan mengendalikan inflasi Indonesia sebagaimana Arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, maupun pertemuan dengan seluruh Kepala Daerah pada 12 September,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Rakorpusda Pengendalian Inflasi 2022, di Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Urgensi harga pangan adalah karena kontribusi makanan terhadap misi mencapai 74,1%. Implikasinya kenaikan harga bahan pangan akan meningkatkan kemiskinan. Beras merupakan komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusi beras terhadap kemiskinan per Maret 2022 mencapai 23,04% di desa dan 19,38% di kota. Secara umum, perkembangan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 4,69% pada Agustus 2022 dengan inflasi pangan bergejolak telah turun menjadi 8,93%.
 

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, per minggu pertama September 2022, ketahanan stok komoditas bawang putih, daging ayam, dan daging sapi, berada dalam level aman di 34 provinsi.

Sementara itu, stok cabai besar dalam kondisi rawan di 17 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi. Sedangkan yang masih perlu diwaspadai lagi adalah stok komoditas cabai rawit yang dalam kondisi rawan di 14 provinsi dan rentan/tidak aman di 10 provinsi. 

Operasi Pasar

Mencermati kondisi ketahanan stok komoditas pangan, Menko Airlangga mengarahkan kembali ke seluruh daerah untuk fokus pada program yang dapat memastikan harga dan memastikan ketersediaan pasokan. Di antaranya adalah perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas. Selain itu, meningkatkan pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; termasuk peningkatan program ketersediaan Pangan dan Stabilitas (KPSH) untuk segera meningkatkan harga beras.

Foto: Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022, Rabu (14/9/2022) dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Papua Barat, Melkias Warinussa dan Stafsus Gubernur Bidang Hubungan Antar Lembaga, Daerah dan Pusat, dan Otonomi Khusus, Victor Abraham Abaidata/Istimewa

Selanjutnya, Perluas kerja sama dengan pelaku pertanian digital dalam peningkatan produktivitas maupun pemanfaatannya untuk memperlancar distribusi bahan pangan ataupun produk pertanian lainnya. Mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan (misalnya cabai) pun harus dijalankan untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi di akhir tahun.

Dalam jangka menengah, program pengembangan closed loop dalam hilirisasi produk hortikultura dapat terus diperluas. Ditambah juga dengan memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen (misalnya cold storage), khususnya di daerah sentra produksi agar umur simpan lebih panjang, maupun di daerah konsumen untuk menjamin pasokan pasokan lebih lama.

Saya sendiri di seluruh daerah, tidak perlu ragu untuk menggunakan Bantuan Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, dan mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk ketahanan pangan, serta pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial, karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri,” jelas Menko Airlangga.

Dalam menjaga akuntabilitas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memberikan dukungan dalam pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.

Ke depan, lanjut Menko Airlangga, TPIP-TPID akan terus memperkuat koordinasi maupun program sinergi untuk stabilisasi harga, terutama pasca penyesuaian BBM untuk mengendalikan pengendalian inflasi nasional tetap terkendali.

Pada kesempatan yang sama juga diharapkan implementasi aksi nyata yang dikemas dalam Gerakan Nasional Inflasi Pangan (GNPIP). Kegiatan tersebut meliputi penandatangan Kerja Sama Antardaerah (KAD), penyaluran KUR kepada kelompok tani, bibit cabai maupun bantuan sarana-prasana pertanian. Dalam apresiasi tersebut juga diumumkan sebagai pemenang TPID Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi terhadap TPID dalam pengendalian inflasi di daerah.

Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori yakni TPID Terbaik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TPID Kabupaten/Kota Berprestasi. Pemenang TPID dan para pemenang dalam tiga kategori tersebut telah diusulkan untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) pada kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah.

“Diharapkan dengan tambahan insentif tersebut dapat memacu pertumbuhan daerah inovatif dalam kebijakan perumusan yang langsung menyasar pada persaingan inflasi masing-masing,” tutup Menko Airlangga.*