JAYAPURA, wartaplus.com - Pemerintah secara resmi telah mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Hal itu telah diumumkan Presiden Republik Indonesia secara resmi pada Sabtu (03/09) lalu pukul 14.30 WIB.

Adapun penyesuaian harga BBM terbaru yang berlaku adalah Pertalite yang awalnya dijual dengan harga Rp. 7.650 per liter saat ini menjadi Rp. 10.000 per liter, Solar yang sebelumnya Rp.5.150 per liter menjadi Rp. 6.800 per liter dan harga pertamax dari Rp. 12.500 per liter menjadi 14.500 perliter. 

Salah satu alasan penyesuaian harga BBM adalah pemerintah mengalihkan penggunaan dana subsidi BBM ke penggunaan dana yang tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Steve Mara selaku Tokoh Muda Papua menilai penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah adalah bentuk mengalihkan penggunaan dana yang selama ini digunakan pemerintah untuk subsidi BBM. Dana tersebut dialihkan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang diprioritaskan untuk menerima bantuan. 

Menurut ia, hal ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi sila ke. 5 dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

"Kenapa pemerintah harus adil? Karena jelas subsidi harus dihapuskan. Selama ini dalam pengamatan saya, Subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kecil di Indonesia malah dinikmati oleh masyarakat dengan kemampuan diatas rata-rata," kata Steve dalam rilis tertulisnya yang diterima wartaplus.com, Sabtu (10/09) sore.

Ia menguraikan, penggunaan motor di Indonesia lebih banyak ketimbang mobil, namun pengisian BBM lebih banyak itu kepada kendaraan mobil. 

"Artinya orang dengan kemampuan diatas rata-rata yang menggunakan mobil lebih banyak menikmati subsidi yang diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu," ujarnya..

Perbandingan lainnya adalah penggunaan BBM untuk usaha. Perusahaan dengan skala besar membutuhkan ribuan liter BBM setiap harinya dibandingan dengan usaha kecil. Artinya perusahaan besar dapat disebutkan sedang menikmati bahan bakar subsidi yang diperuntukan untuk masyarakat tidak mampu.

"Sehingga kita harus setuju agar pemerintah menghapuskan subsidi untuk bahan bakar dan menggantinya dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat tidak mampu agar penggunaanya bisa tepat sasaran," tegasnya.

Selain itu, lanjut Steve, jika dilihat Subsidi yang diberikan oleh pemerintah setiap tahun mengalami kenaikan dan beban ditanggung oleh APBN kita, seperti BBM jenis Solar harga lama Rp. 5.150 harga baru Rp. 6.800 sedangkan angka keekonomiannya adalah  Rp. 13.950. Pertalite harga lama Rp.7.650 harga baru Rp. 10.000 sedangkan berdasarkan nilai keekonomiannya adalah Rp.14.450. jadi tetap ada selisih dan pemerintah masih menanggung subsidi dari harga baru. 

Dari sisi lain, dapat dilihat saat ini, nilai tukar rupiah melemah ada dikisaran Rp. 14.833 per Dolar dan harga minyak dunia yang terus mengalami penyesuaian dengan rata USD 97 per barel maka subsidi akan tetap melonjak. 

Subsidi yang awalnya ada dikisaran Rp. 152 Triliun saat ini melonjak hingga Rp. 502 Triliun bahkan kata Menteri keuangan Subsidi akan naik hingga Rp. 653 Triliun. 

"Kebijakan subsidi untuk BBM ini tidak tepat sasaran jika mau terus dilanjutkan, bahkan saya berani usulkan pemerintah tidak perlu lakukan subsidi, biarkan harga BBM di Indonesia disesuaikan dengan perhitungan keekonomian yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani," tegasnya lagi. 

Tawarkan Solusi

Namun jika memang pemerintah ingin melakukan subsidi, lanjut Steve, dirinya menawarkan solusi pemerintah bisa melakukan subsidi parsial, artinya ada daerah dan kendaraan tertentu yang tidak diberikan subsidi dan diberikan subsidi. Contohnya kendaraan angkutan umum perlu diberikan subsidi namun mobil dengan tipe kelas A dab B atau mobil mewah harus diberlakukan harga penuh.

Berlaku juga untuk kendaraan bermotor roda dua dengan merk tertentu yang pembeliannya diharga 40 juta keatas tidak perlu disubsidi oleh pemerintah, sedangkan motor tipe standar dapat disubsidi pemerintah.

Atau dapat diterapkan untuk daerah, daerah dengan indeks pembangunan baik dengan rata-rata orang mampu dan UMP baik, tidak perlu dilakukan subsidi, demikian jika daerah tersebut masih dalam tahapan pembangunan seperti daerah otonomi baru dan ibu kota negara, bisa dilakukan pemberian subsidi dengan kisaran harga yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar. 

"Saya Steve Mara dari Papua mengajak anak-anak muda untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri dan kepentingan orang banyak khususnya dalam masa penyesuaian BBM ini, kita boleh mengkritisi kebijakan, tetapi marilah gunakan alasan yang logis dengan cara-cara yang cerdas dan bermartabat," ajaknya.

"Kita harus dukung segala kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah agar bangsa kita bisa melangkah ke arah yang lebih baik. Semua pengambil kebijakan di tingkat pemerintah pusat bahkan Presiden kita Yth. Pak Joko Widodo saya yakini tidak pernah memiliki niat untuk menyengsarakan rakyatnya pasti ada pertimbangan yang banyak untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," sambung Steve.**