JAKARTA,wartaplus.com - Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw, M.Si menggelar rapat koordinasi dengan para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara daring, Kamis (08/09/2022).
Rapat koordinasi ini membahas tentang progress kerja-kerja yang sudah dilakukan selama ini serta mengingatkan agar tetap menjaga stabilitas pemerintahan dan keamanan wilayah.
Hal pertama yang disampaikan Gubernur Waterpauw adalah mencari solusi atas tuntutan masyarakat dari 4 distrik di Kabupaten Tambrauw agar dikembalikan ke Kabupaten Manokwari.
“Solusi atas permintaan masyarakat agar segera mengembalikan 4 distrik dari Kabupaten Tambrauw ke wilayah Kabupaten Manokwari yaitu, Kebar, Mubrani, Senop dan Amberbaken,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Pemda Papua Barat menjadi penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Selain itu kata Gubernur Waterpauw, perlu terus menerus melakuian penanganan Pandemi Covid-19 dimana dilakukan percepatan vaksinasi dosis 1-3 pada daerah yang cakupan vaksinasi masih rendah serta perbaikan distribusi alat kesehatan, obat dan vaksin
Hal lain yang disampaikan adalah pemulihan ekonomi yang melibatkan pihak swasta.
Gubernur mengingatkan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan agar memanfaatkan lahan untuk kebun sumber pangan dan kesiapan lapangan terkait penanaman jagung dalam kunjungan RI-1 di Kebar.
Sementara untuk Dinas Koperasi dan UMKM, Gubernur Waterpauw mengharapkan tindak lanjut bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Sail Teluk Cenderawasih juga memperkenalkan wisata Alam Gunung Meja.
“Selain itu tindak lanjut renovasi anjungan PB di TMII yang direncanakan peresmian TMII oleh Presiden pada tanggal 2 Oktober 2022,” ujar Gubernur Waterpauw.
Gubernur meminta peningkatan pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan stunting.
Dirinya juga meminta di Pulau Gag perlu peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi, infrastruktur jalan, bangun sekolah SMA dan di Pulau Fany perlu ada bangun tower dan dermaga
Hal penting juga sosialisasi pentingnya UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021 dan peraturan turunnya dan kebijakan DOB
• Sosialisasi UU Otsus di 13 Kabupaten/ Kota sudah mulai dilaksanakan di Kabupaten Sorong
• Agenda Sosialisasi berikut disesuaikan dengan jadwal kunjungan Kerja/ Sesuai petunjuk Gubernur
• Pemekaran DOB Provinsi Papua Barat Daya.
• Persetujuan Kabupaten Sorong sebagai Ibu Kota DOB Provinsi Papua Barat.
Gubernur juga mengingatkan perlu sosialisasi melalui tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan menggunakan bahasa lokal dan sinergitas antara Pemda dan TNI-Polri. *
