JAYAPURA, wartaplus.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasona Hamonangan Laoly melakukan kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Senin (22/08).
Dalam kunjungannya itu, Menteri Yasona melakukan Launching Mobile Intelektual Property Clinic (MIPC) atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak, berlangsung di Sasana Krida kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Launching ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman (Mou) dengan Gubernur, Bupati dan DPRD se-Papua.
Di kesempatan itu, Yasona juga simbolis menyerahkan Sertifikat Hak Cipta dan penyerahan Piagam Penghargaan kepada Gubernur Papua, Danrem 172/PWY, Bupati Jayapura, Wali Kota Jayapura.
Adapula penyerahan Pas Lintas Batas dan penyerahan Piagam Pos Pelayanan Hukum dan HAM kepada Denominasi Gereja, penyerahan Sertifikat Paralegal angkatan II serta Demo POP HC.
Yasona Laoly kepada wartawan menjelaskan, launching MIPC atau Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak, dimaksudkan agar pihaknya dapat menjemput bola dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk sosialisasinya kepada masyarakat Papua.
"Jadi ini sebagai wujud kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan bagi warga Negara khususnya Masyarakat Papua," ujar Yasona.
Ia menjelaskan bahwa nantinya ada tim MIPC yang telah ditugaskan di setiap tempat atau klinik yang bisa didatangi langsung oleh masyarakat untuk berkonsultasi terkait kekayaan intelektual mereka yang akan didaftarkan.
"Saat ini kan fasilitas dengan teknologi yang ada dapat memudahkan untuk mendaftar baik itu hak cipta, merek dagang maupun yang lainnya. Dengan tentunya bekerjasama dengan pemerintah daerah. Apalagi di Papua ini banyak sekali yang unik unik baik seni budaya, pengetahuan, makanan tradisional, dan apa saja," kata Yasona
Menkumham Yasona Laoly menyerahkan piagam penghargaan kepada Danrem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring
Disinggung soal target pusat terhadap produk kekayaan intelektual dari Papua? Yasona menegaskan, lebih banyak akan lebih bagus.
Ia menyebut, saat ini ada sekira 95 produk kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan, dan secara komunal sudah lebih dari 300.
"Oleh karena itu kerjasama dengan pemerintah daerah dan stake holder sangat diperlukan. Apalagi kalau daftar daftar itu mempunyai nilai ekonomis maka akan lebih baik,"tukasnya.
Tidak hanya di bidang kekayaan intelektual, lanjut Yasona, kerjasama dengan pemerintah daerah dan DPRD juga diperlukan dalam hal penyusunan Peraturan Daerah (perda).
Kepala Kanwil Kemenkumham Papua, Antonius Ayorbaba menyebut, launching (MIPC) di Papua mengusung tema yaitu "Kemenkumham Melayani Papua : Penguatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Birokrasi Melalui Tata Kelola Yang Akuntabel dan Transparan Menyambut Otonomi Baru"
"Adapun kegiatan MIPC yang kami lakukan terhitung 22 hingga 25 Agustus antara lain, melakukan penguatan layanan kekayaan intelektual dan sosialisasi, lalu menyediakan booth layanan konsultasi pendaftaran kekayaan intelektual oleh Tim Expert DJKI," sebut Antonius.
Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Ridwan Rumasukun menyambut baik kerjasama MIPC dengan Kementerian Kumham melalui Kanwil Papua.
"Guna mewujudkan visi Papua Bangkit,Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan tersebut, tentunya Pemerintah Provinsi Papua tidak bisa bekerja sendiri perlu adanya sinergitas dan kerjasama dengan Stakeholder lain, yang salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM. dan kerjasama, kami menyambut dengan baik," ucap Ridwan.
Ia menambahkan, wujud sinergitas Pemerintah Provinsi Papua dan Kanwil Kemenkumham yang telah berjalan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Lapas Abepura dalam penyediaan air bersih bagi warga binaan berupa satu unit mobil ambulans dan satu unit mobil tangki air.**
