WARTAPLUS - PT Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite terhitung 24 Februari.
Kenaikan harga sekitar Rp 300 per liter untuk wilayah Jawa dan Bali, sedangkan di wilayah lain kenaikan beragam. Harga Pertamax di Jakarta naik menjadi Rp 8.900, harga Dexlite naik dari Rp 7.500 menjadi Rp 8.100.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharram menilai, langkah penyesuaian harga BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat.
"Tentu daya beli akan kembali terganggu karena langkah ini menyulut inflasi. Pada Januari lalu, inflasi mencapai 3,25 persen (yoy), di mana inflasi energi mencapai 8,6 persen, inflasi harga diatur pemerintah 5,82 persen. Artinya, gejolak inflasi masih disebabkan oleh intevensi pemerintah di bidang harga, bukan karena peningkatan konsumsi," jelas Ecky di Jakarta, Senin (26/2).
Menurutnya, pengaruh inflasi itu tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu saja. Misalnya pada golongan orang kaya. Sebaliknya, inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil, meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka.
"Dengan demikian, agak sulit juga memperbaiki ketimpangan, jika harga barang-barang pokok terus diintervensi. Kebijakan ini jelas-jelas tidak pro rakyat," kata Ecky.
Lanjutnya, pertumbuhan ekonomi memiliki tendensi melambat karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli.
"Jadi, rakyat akan menahan untuk konsumsi sebagai upaya antisipasi kalau-kalau minyak naik lagi. Jelas akan sulit mencapai target pertumbuhan tinggi jika pemerintah seringkali menaikkan BBM," beber Ecky.
Konsumsi rumah tangga Indonesia sebagian besar golongan menengah ke bawah. Bagi golongan menengah, saat terjadi tekanan harga, maka mereka akan menunda belanja. Namun, bagi golongan bawah, kenaikan harga menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
"Saya fikir pemerintah sangat paham tentang hal itu," ujar Ecky.
Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi. Padahal, peranannya mencapai 55 persen terhadap PDB. Pada 2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,07 persen, di mana konsumsi rumah tangga hanya naik 4,95 persen. Padahal pemerintah ingin ekonomi bisa meroket atau setidaknya memenuhi target APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen.
"Jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, bagaimana pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat," tegas Ecky yang juga anggota Komisi XI DPR RI. [net]
