JAYAPURA, wartaplus.com - Gubernur Papua, Lukas Enembe mengklaim bahwa dirinya selalu mengikuti dan mencermati dinamika sosial politik yang terjadi saat ini, apalagi terkait pro kontra di masyarakat soal Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Menyoal pembentukan DOB atau pemekaran tiga Provinsi di Papua yang mana saat ini Rancangan Undang undangnya tengah dibahas di DPR RI, Gubernur Lukas pun memberikan tanggapannya.
Menurut ia, jika dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat dan demi mengangkat harkat matabat orang asli Papua (OAP), maka sejatinya Provinsi Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi sesuai wilayah adat. Usulan ini bahkan diakui Lukas, beberapa kali telah disampaikan ke pemerintah pusat.
"Sejak tahun 2012, saya sdh sampaikan tentang pemekaran di tanah Papua menjadi tujuh Provinsi, sesuai dengan wilayah adat," ujar Gubernur Lukas saat menghadiri Rapat Kerja Daerah bersama Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua, di hotel Sunny Abepura, Kota Jayapura, Rabu (15/06) siang.
Menurut Lukas, DOB Papua bisa menjadi paripurna apabila dimekarkan sekaligus menjadi tujuh Provinsi dan bukan dicicil 2 atau 3 provinsi.
"Dan ini wajib diikuti dengan anggaran atau pembagian keuangan yang berkeadilan dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Bahwa perlu dimekarkan sekaligus menjadi tujuh Provinsi, sebab menurut Lukas, hal ini berdasarkan tujuh wilayah adat sebagaimana pendekatan pembangunan yang telah ia canangkan selama dua periode kepemimpinanya.
Di kesempatan itu, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Papua agar tidak terprovokasi dengan isu isu yang berkembang saat ini, yang dapat memecah belah persaudaraan dapat dapat mengganggu stabilitas keamanan di bumi cenderawasih.
Seperti diketahui, saat ini DPR RI masih melakukan pembahasan terkait tiga RUU DOB Papua, yaitu RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Tengah Papua.
Meski DPR RI terus bergerak menyelesaikan RUU DOB Papua, namun penolakan justru terus disuarakan oleh sebagian rakyat Papua melalui aksi unjuk rasa serentak hampir di semua wilayah Papua.
Bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP) secara terang terangan melalui Ketuanya Timotius Murib menyatakan menolak adanya pemekaran Provinsi di Papua.
Timotius beralasan karena saat ini masih ada kebijakan pemerintah terkait moratorium atau pemberhentian pembentukan DOB, selain itu rencana pemekaran tidak berdasarkan kajian ilmiah, serta PAD dari 29 kabupaten/kota masih sangat rendah menyebabkan ketergantungan terhadap APBN masih sangat tinggi.**
