BRAZIL, wartaplus.com - Provinsi Papua terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan pertemuan tahunan Governor Forest and Climate Task Force (GCF TF) atau Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim, yang rencananya akan dilaksanakan pada Juli - Agustus 2023 mendatang.
Papua terpilih secara aklamasi dalam pertemuan yang digelar tahun ini di Kota Manaus, Negara Bagian Amazonas, Brazil, yang berlangsung 15 hingga 19 Maret 2022.
Untuk diketahui, Provinsi Papua menjadi salah satu pendiri GCF Task Force bersama 9 negara bagian /Provinsi yaitu Acre, Amapa, Amazonas, Maranhao, Mato Grosso, Para (Brazil), California, Illinois (Amerika Serikat), Aceh dan Papua (Indonesia) pada tahun 2009 – 2010.
"Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan GCF Task Force yang merupakan forum pertemuan bagi 38 gubernur atau kepala negara bagian dari negara-negara di Amerika, Afrika, Eropa dan Asia yang membahas dan melaksanakan kerjasama terkait hutan dan perubahan iklim," ujar Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua, Estiko Tri Wiradyo kepada wartawan, Rabu (16/03).
Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Pemerintah Papua diwakili oleh Sekda, Dr. Ridwan Rumasukun didampingi Assisten II Setda, Muhammad Musaad bersama sejumlah anggota DPR Papua serta perwakilan DKLH Papua.
Adapun substansi yang akan dibahas pada pertemuan yaitu;
Pertama, Human and community, membahas ekonomi kehutanan dan hak tenuarial. Kedua, Knowledge, technology and innovation, membahas terkait dengan integrasi teknologi dengan pengetahuan dan kearifan local. Ketiga, Finance, Investment and Private Sector, membahas terkait dukungan para pihak terkait dengan ekonomi kehutanan dan iklim. Keempat Government and Public Policy, membahas terkait dengan tata kelola yang baik dan kebijakan publik yang berkelanjutan.
"Pertemuan dilakukan melalui pertemuan pimpinan daerah provinsi / negara bagian, lalu ada acara tambahan yaitu memperkenalkan produk hasil masyarakat lokal," terang Estiko.
Pada pertemuan ini, delegasi dari Provinsi Papua membawa produk hasil hutan bukan kayu berupa Noken, Madu, Sagu, Minyak Kayu dan lainnya.
"Ini hasil produk kerjasama masyarakat adat dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup," jelasnya.**
