Brazil, wartaplus.com - Pemerintah Provinsi Papua kembali hadir dalam pertemuan tahunan GCF Task Force (Governors’ Climate and Forest Task Force) atau Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim, yang tahun ini digelar di Kota Manaus, Negara Bagian Amazonas, Brazil, digelar 15 hingga 19 Maret 2022

Untuk diketahui, Provinsi Papua menjadi salah satu pendiri GCF Task Force bersama 9 negara bagian /Provinsi lainnya yaitu Acre, Amapa, Amazonas, Maranhao, Mato Grosso, Para (Brazil), California, Illinois (Amerika Serikat), Aceh dan Papua (Indonesia) pada tahun 2009 – 2010. 

"Kegiatan ini merupakan pertemuan tahunan GCF Task Force yang merupakan forum pertemuan bagi 38 gubernur atau kepala negara bagian dari negara-negara di Amerika, Afrika, Eropa dan Asia yang membahas dan melaksanakan kerjasama terkait hutan dan perubahan iklim," ujar Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Papua, Estiko Tri Wiradyo kepada wartawan, Rabu (16/03).

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Pemerintah Papua diwakili oleh Sekda, Dr. Ridwan Rumasukun bersama sejumlah anggota DPR Papua serta perwakilan DKLH Papua.

Substansi yang akan dibahas pada pertemuan yaitu; 

Pertama, Human and community, membahas ekonomi kehutanan dan hak tenuarial. Kedua, Knowledge, technology and innovation, membahas terkait dengan integrasi teknologi dengan pengetahuan dan kearifan local. Ketiga, Finance, Investment and Private Sector, membahas terkait dukungan para pihak terkait dengan ekonomi kehutanan dan iklim. Keempat  Government and Public Policy, membahas terkait dengan tata kelola yang baik dan kebijakan publik yang berkelanjutan.

"Pertemuan dilakukan melalui pertemuan pimpinan daerah provinsi / negara bagian, lalu ada acara tambahan yaitu memperkenalkan produk hasil masyarakat lokal," terang Estiko.

Pada pertemuan ini, delegasi dari Provinsi Papua membawa produk hasil hutan bukan kayu berupa Noken, Madu, Sagu, Minyak Kayu dan lainnya.

"Ini hasil produk kerjasama masyarakat adat dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup," jelasnya.

Estiko menambahkan, dalam pertemuan tersebut pemerintah Papua juga mengajukan diri dan menyatakan siap menjadi tuan rumah pertemuan berikutnya di 2023 mendatang.**