YAHUKIMO, wartaplus.com - Dua warga sipil dikabarkan tewas akibat bentrok dengan aparat keamanan saat berunjuk rasa menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua, Selasa (15/03).
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fachiri kepada wartawan di Jayapura Selasa sore mengatakan, aksi unjuk rasa awalnya berjalan lancar. Massa menyampaikan aspirasinya di depan kantor Dinas Kominfo setempat. Namun kemudian terjadi gesekan antara masyarakat (pendemo) dengan aparat keamanan yang bertugas.
"Ditambah ada yang memprovokasi sehingga massa melakukan aksi pembakaran terhadap bangunan ruko yang ada di sekitar kantor Kominfo," ujar Kapolda.
Situasi ini membuat aparat keamanan langsung mengambil langkah cepat penyelamatan terhadap masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi aksi.
Massa yang melihat itu, lanjut Kapolda, langsung menyasar petugas Kepolisiab yang berada di lokasi kejadian sehingga terjadi bentrok.
"Pembakaran semakin meluas ke sejumlah titik, dilaporkan ada petugas Polisi yang terluka, juga masyarakat sipil ada dua orang yang meninggal dunia akibat tindakan dari Kepolisian," aku Fachiri.
Korban meninggal dunia bernama Yason Meklok (30 thn) dan Esron Weipsa (22 thn), korban luka Itos Itlay dan Luki Kobak. Sementara satu korban dari personil Polisi Briptu Muhammad Aldi.
Selaku Kapolda Papua, ia menyampaikan turut berduka cita kepada korban yang meninggal dunia, dan secara tegas akan mengambil langkah cepat dalam penanganannya sehingga tidak berdampak kepada hal lain.
"Besok saya akan kirim perbantuan untuk memastikan agar kondisi disana tetap kondusif, ditambah juga para pejabat untuk melihat apakah SOP yg dilakukan oleh polres setempat sudah sesuai dengan SOP yang ada di polri dalam penggunaan kekuatan termasuk langkah langkah penanganan lain," tegasnya.
"Saya berharap ini masih salah prosedur, maka kami akan mengambil langkah tegas untuk menindak anggota yang terbukti bersalah," sambungnya.
Ia mengimbau kepada masyarakat di wilayah masing-masing khususnya di wilayah Yahukimo. "Kami tidak akan biarkan apabila ada hal hal yang menyasar kepada masyarakat termasuk bupati dan pejabat setempat bersama muspida harus segera mengambil langkah langkah penanganan selanjutnya," tegas Kapolda.**
