JAYAPURA, - Sering mangkirnya sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Kepala Dinas di lingkungan pemerintah provinsi Papua dalam sejumlah rapat resmi yang dipimpin langsung olehnya, membuat Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo kesal.
Kepada sejumlah awak pers di Jayapura, Jumat (18/5), Jenderal Purnawirawan TNI ini menegaskan, akan siap mencopot mereka (pimpinan OPD) yang tidak ikut aturan.
“Jadi loyalitas dan disiplin para Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Pemprov Papua itu sangat diharapkan sekali. Hal ini penting karena berkaitan dengan pelayanan Pemerintah kepada publik,” tegasnya.
Saat ini menurut Soedarmo, dirinya masih memberikan toleransi yang sifatnya masih memberikan teguran lebih dulu. Tetapi jika terus berulang kali, maka sanksinya bisa lebih keras lagi.
“Paling pertama kita berikan teguran dulu, kalau dalam tiga kali teguran itu juga tidak diindahkan atau masih bandel juga maka kita akan copot yang bersangkutan dari jabatan Kepala Dinasnya. Kenapa kita mau susah-susah, pokoknya kalau mereka tidak mau ikut peraturan, kosekuensinya copot dari jabatan yang dia embankan saat ini," tegasnya lagi
Dia mengatakan, kehadiran pimpinan OPD di Pemprov Papua dalam setiap acara resmi wajib hukumnnya, karena itu adalah bentuk kebersamaan. Pasalnya, jika ada undangan yang diberikan maka itu merupakan penghargaan dan apresiasi kepada penjabat dan juga kepala Dinas yang bersangkutan.
“Bagi para eselon II jika diundang hadir dalam rapat resmi harus datang.Saya sudah tau siapa selama ini Kepala Dinas yang tidak hadir, tentu ini sudah menjadi catatan pribadinya untuk siap memberikan teguran kepada yang bersangkutan,” akunya
“Saya sudah beberapa kali mengundang para Kepala Dinas dalam rapat resmi tetapi tidak hadir. Saya melihat orang-orang ini tidak menghargai kepada pimpinannya padahal diundang secara resmi,” kesalnya.
Soedarmo melihat ada beberapa pimpinan OPD terlalu menganggap sepele ketika dirinya mengundang dalam acara resmi di Pemprov Papua. "Jangan karena pimpinan, mau seenaknya bertingkah, tentunya harus menjadi contoh bagi bawahannya," imbuhnya.
Menindaklanjuti hal itu, Soedarmo kembali menegaskan telah memerintahkan asisten III Sekda Provinsi Papua, Elysa Auri untuk menindaklanjuti serta mencatat bagi para Kepala Dinas yang selalu melawan aturan ini dan tidak hadir dalam rapat resmi tampa ada keterangan untuk selanjutnya diberikan teguran
Selain itu pihaknya menyoroti terkait dengan ketepatan waktu dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua saat ini, dimana selalu waktunya molor dari jadwal atau waktu yang sudah ditentukan.
“Masalah ketepatan waktu dan disiplin itu berlaku untuk secara keseluruhan bagi para ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, hal ini tentu harus menjadi perhatisn serius semua pihak tentunya,”pinta Soedarmo.
Lanjut Soedarmo, untuk saat ini pihaknya masih memberikan toleransi, dan sifatnya masih memberikan teguran lebih dulu. Tetapi kalua terus berulang kali, maka sanksinya bisa lebih keras lagi.*
