MULIA, wartaplus.com - Sekertaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya, H. Tumiran, S.Sos, M.AP mewakili Bupati menyerahkan piagam penghargaan bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengumpulkan SPJ (Surat pertanggungjawaban) keuangan tahun anggaran 2021 tepat waktu.
Penyerahan piagam penghargaan, dirangkaikan dengan penyerahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) tahun anggaran 2022 oleh Sekda kepada perwakilan OPD, berlangsung usai apel gabungan, Senin (24/01) pagi di lapangan kantor Bupati Puncak Jaya.
Dalam amanatnya Sekda menekankan OPD yang akan mengambil DPA harus menuntaskan SPJ.
"Bagi OPD yang akan mengambil DPA secara teknis bisa berkoordinasi dengan BPKAD dengan catatan SPJ tiap-tiap OPD telah diverifikasi oleh BPKAD atau Inspektorat Puncak Jaya," tegasnya.
Sekda Tumiran juga menghimbau agar OPD tidak melihat tebal ataupun tipisnya DPA. "Isi DPA juga memiliki tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan baik secara internal pemda maupun secara eksternal terhadap Badan Pemeriksa Keuangan dan pemerintah pusat yang berkaitan dengan DAK dan Otsus,"imbaunya.
Dalam amanatnya, Sekda menambahkan bahwa DPA tahun anggran 2022 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya periode 2017-2022, oleh karenanya pihaknya berharap agar pelaksanaan dapat maksimal.
Apel gabungan Senin di lingkup Pemkab Puncak Jaya
Ia kembali menekankan agar bisa semaksimal mungkin capaian tahun anggaran 2022 harus 100 persen. Indikator yang ada dalam DPA merupakan tolak ukur terealisasikannya Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam penilaian laporan akhir masa jabatan disetiap tahunnya.
"Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan ialah penginputan SIRUP melalui LPSE. Maka dari itu Kepala OPD harus segera menunjuk admin untuk melakukan pengimputan agar tidak terhambat pada tahapan pelaksanaan pekerjaan khususnya pekerjaan fisik awal tahun sudah harua digenjot sampai kontrak," tegas Tumiran.
Menutup amanatnya, Sekda mengajak para kepala OPD agar bisa menjadikan penyerahan piagam hari ini sebagai tolak ukur kedepan menjadi motivasi OPD dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
"Penghargaan ini merupakan bentuk perhatian serta motivasi dari pimpinan dalam penyelesaian SPJ tiap tahunnya mengingat predikat WTP tiga kali berturut-turut harus tetap dipertahankan" tutupnya.(Adv/ProkopimPJ)
