BELU,wartaplus.com - Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komjen Paulus Waterpauw melakukan kunjungan kerja ke PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/01/2022) siang.
PLBN Motaain merupakan salah satu PLBN yang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya percepatan ekonomi di kawasan perbatasan bersama PLBN Skouw di Kota Jayapura dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Komjen Paulus Waterpauw menggelar tatap muka dengan Forkopimda Kabupaten Belu, para pegawai dan pimpinan PLBN Motaain.
Dalam pemaparannya, Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Komjen Paulus Waterpauw, menjelaskan bahwa kedatangannya ke PLBN Motaain untuk monitoring sekaligus mendengar aspirasi terkait kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan.
“Salah satu tugas yang diberikan kepada saya adalah tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan. Oleh karena itu, saya bersama tim datang kesini untuk belanja masalah, saya ingin tau masalah disini seperti apa? Dari situ maka kita akan mencari solusinya sehingga pelaksanaan kepres ini tidak terganggu,” katanya saat menggelar tatap muka dengan Forkopimda Kabupaten Belu dan pimpinan PLBN Motaain Selasa siang.
Komjen Paulus Waterpauw menyebut, upaya mendorong percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan merupakan kepentingan negara, sehingga perlu ada koordinasi dan komunikasi yang searah.
“Kami harap agar kita berkoordinasi, komunikasi dan bersinergi dengan baik untuk menjaga serta melaksanakan perintah negara. Saya harapkan agar teman-teman disini melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan negara kita,” harapnya.
Selain itu, mantan Kabaintelkam Polri ini meminta agar pengamanan dan pengawasan di kawasan PLBN Motaain diperketat sehingga bisa mencegah upaya penyelundupan yang terjadi.
“Ada beberapa wilayah yang saya lihat berpotensi terhadinya kejahatan dalam hal ini penyelundupan. Sehingga saya harap kita menjadi tembok utama dalam menjaga perbatasan dengan melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
“Banyak hal di kawasan perbatasan yang tidak mampu kita awasi karena keterbatasan, sehingga perlunya sinergitas kita semua yang ada di perbatasan untuk menjaga perbatasan dengan sistem kerjasama yang baik dan kuat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleseren, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan ekonomi di kawasan perbatasan.
Ia berharap dengan inpres tersebut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Belu khususnya yang tinggal di kawasan perbatasan.
“Harapan kami bahwa apa yang menjadi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 ini visa terwujud dan kami sebagai Pemerintah Daerah akan mendukung kewajiban kami sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021,” ujarnya.
“Kami sangat mengharapakan kerjasama dari pemerintah pusat terkait pemberdayaan masyarakat, sehingga kami di Kabupaten Belu ini bisa terlibat dalam pembangunan nasional yang dilakukan,” harapnya.*
