JAYAPURA, wartaplus.com - Mendorong kolaborasi yang inklusif dibidang investasi, Ronald Antonio selaku Ketua Kadin Papua, merekomendasikan agar setiap investasi asing dan nasional yang masuk ke Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara harus bermitra dengan pengusaha di daerah tersebut. Sebab menurut ia, ini sangat penting untuk mengurai kesenjangan yang selama ini terjadi.
Rekomendasi ini disampaikan Ronald saat memaparkan pandangan umum Kadin Daerah pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), berlangsung dari tanggal 3-4 Desember 2021.
“Kami sangat senang dan terbuka dengan investor, asal masuk ke daerah melalui jalan yang benar, yaitu lewat Kadin dan melibatkan Kadin Daerah, dan kami berharap ini juga didorong oleh Kadin Indonesia,” ungkap Ronald.
Dijelaskan hal ini sangat penting dilakukan untuk mengurai kesenjangan ekonomi yang selama ini melilit pengusaha di daerah, dan hanya dirasakan atau dinikmati oleh pengusaha dari luar daerah.
Dalam kesempatan itu, Ronald juga menyampaikan disamping kehadiran investasi yang sering melupakan pengusaha lokal atau pengusaha daerah, juga terjadi pada sektor pembangunan infrastruktur.
"Banyak proyek pemerintah yang masuk ke daerah terlebih ke Papua tetapi, pengusaha Papua yang adalah anggota Kadin Papua, menjadi penonton diatas tanahnya," jelasnya.
Rapimnas Kadin Indonesia yang dibuka langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo, menurut Ronald adalah momen yang tepat untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat di daerah Indonesia Timur khususnya Papua.
“Moment Rapimnas ini adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan hal yang penting untuk diprogramkan dan dikuatkan dalam keputusan Bersama untuk mendorong pemerintah memperhatikan sector suwasta khususnya pengusaha Papua,” ujarnya.
6 Poin Prioritas
Ronald yang didaulat 4 provinsi untuk menyampaikan rekomendasi kepada Kadin Indonesia juga menekankan dari 17 bidang prioritas Kadin Indonesia 6 poin menjadi prioritas Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat serta Papua yang nantinya dibahas lebih mendalam Rakormil.
“Ada beberapa pemikiran strategis yang sudah kami sepakati untuk didalami dan nanti akan bahas lebih mendalam dalam Rakorwil untuk disampaikan kepada Kadin Indonesia,” ujarnya.
Sepakat dengan yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin adalah Wakil Presiden, Kadin harus mendorong kepada pemerintah agar menghentikan ‘konglomerasi’ BUMN yang menjurus kepada ‘kartel’, dimana BUMN menguasai proyek-proyek BUMN dan Pemerintah, sementara swasta apa lagi pengusaha local tidak dilibatkan.
"Kami hanya jadi penonton selama ini, sehingga kami minta melalui forum ini Kadin Indonesia mendorong perubahan ini kepada pemerintah,” jelasnya.
Kesenjangan ini sangat terasa di Papua, banyak anggota Kadin dibidang infrastruktur menaruh harapan agar ada perubahan kebijakan dari pemerintah, untuk melibatkan mereka dalam palaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Kegelisahan saya adalah bagaimana cara dan selalu mencari cara juga jalan agar pengusaha local khususnya Papua menjadi pelaku bukan terus menjadi penonton pembangunan di tanah mereka sendiri, dan saya tidak akan pernah berhenti meminta dukungan kepada Kadin Indonesia agar disampaikan kepada pemerintah sebagai regulator,” ujar pria kelahiran Serui 35 tahun lalu ini, saat menghadiri penutupan Rapimnas oleh Wakil Presiden Indonesia Sabtu (4/12) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).**
