JAYAPURA, wartaplus.com - Pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) secara resmi meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dengan nama PAPUAPROV-CSIRT, bertempat di salah satu hotel Kota Jayapura, Kamis (25/11/2021).
Peluncuran secara simbolis oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letnan Jendral TNI (Purn) Hinsa Siburian dan Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mewakili Gubernur, yang ditandai dengan melakukan scan telapak tangan di layar LED.
Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Ridwan Rumasukun mengungkapkan tujuan dibentuknya CSIRT ini agar dapat mengamankan data dan informasi secara proaktif.
“Pengamanan data bisa menjadi lebih optimal dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola pengamanan informasi, serta pemutakhiran infrastruktur dan teknologi dalam mencegah dan menanggulangi insiden siber di Pemprov Papua,” ungkap Ridwan.
Menurut ia, peranan keamanan siber ini sangat penting dalam implementasi E-Government dan E-Governance di suatu negara, daerah atau wilayah. Sebab keamanan siber merupakan indikator yang sangat menentukan dalam menjaga keberlangsungan, ketersediaan dan kenyamanan baik dari pelaksana sistem teknologi informasi maupun penggunaan sistem yang terdiri dari aparatur sipil negara ataupun masyarakat.
"Diharapkan dengan terbentuknya PAPUAPROV-CSIRT dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya insiden siber dan dapat meningkatkan keamanan data, informasi serta jaringan di Pemerintah Provinsi Papua," harapnya.
Ridwan juga menyampaikan selamat kepada Diskominfo Provinsi Papua karena telah berhasil membawa Pemerintah Provinsi Papua menjadi anggota CSIRT.
"Terima kasih juga kepada BSSN atas penghargaan dan kepercayaannya yang diberikan kepada kami untuk membentuk CSIRT,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BSSN, Hinsa Siburian menilai ancaman siber saat ini sudah semakin banyak dan tinggi seiring dengan berkembangnya teknologi digital. Oleh karena itu diperlukan sebuah tim yang dapat mengantisipasi berbagai ancaman siber itu.
“Pemerintah daerah kan sudah menggunakan teknologi digitalisasi dalam menjalankan roda pemerintahannya. Tentu harus ada yang mengamankan dan memonitor apakah ada ancaman siber, seperti malware yang dapat mengganggu sistemnya. Hal ini yang menjadi tugas CSIRT,” kata Hinsa.
Oleh karena itu, ujar mantan Pangdam Cenderawasih ini, sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo, maka semua pihak diminta siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data.
“Data saaat ini sudah menjadi jenis kekayaan baru bangsa. Jadi kita harus tanggap terhadap kejahatan siber. Harapannya CSIRT ini juga terbentuk di kabupaten dan kota di Papua, tidak hanya di pemerintah provinsi saja," harapnya.
Siburian juga berharap pemerintah daerah baik provinsi hingga kabupaten kota agar gencar melakukan sosialisasi literasi kepada masyarakat.
"Membangunan digitalisasi itu, bukan hanya teknologi yang kita berikan, tapi salah satu tugas pemerintah daerah yaitu memberikan sosialisasi dan literasi supaya masyarakat paham. Kita berikan pengajaran, sehingga bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan Papua," tutup Siburian. **
