JAYAPURA, wartaplus.com - Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutannya pada acara pembukaan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua, 2 November 2021 lalu secara tegas menyatakan di masa pemerintahannya akan melakukan segala upaya untuk menyetarakan antara penyandang difabel dan non difabel.

Salah satu yang bakal didorong adalah memberikan kesempatan bagi penyandang difabel untuk berkarya di pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Asisten  Bidang Perekonomian dan  Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musaad kepada wartawan belum lama ini mengatakan, terkait hal itu perlu ada aturan atau mekanisme yang baku dan berlaku secara nasional terkait penerimaan ASN khusus Difabel ini.

"Lewat iven Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua, Gubernur punya komitmen memberikan ruang yang sama kepada teman teman difabel.  Hanya peraturan yang harus diatur supaya tidak ada perbedaan antara Provinsi dan sebagainya," kata Musaad.

"Kita (Papua) akan menjadi pelopor kesetaraan. Hanya saja perlu ada satu format yang baku  yang di keluarkan secara nasional, bagaimana untuk penerimaan difabel ini," sambungnya.

Oleh karena itu, lanjut Musaad, pemerintah Papua akan mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan aturan baku ini.

"Agar aturan ini bisa berlaku di semua daerah. Kalau perlu ada kuota yang diberikan, supaya mereka tidak bersaing bebas. Tanpa bermaksud membuat perbedaan, tetapi dengan kondisi yang ada, mereka harus mendapatkan perlakuan tertentu," jelas Musaad

Dalam konteks ini, Musaad berharap teman teman difabel apalagi yang berprestasi punya ruang juga berkarya di pemerintahan atau instansi lain. "Sekarang tinggal bagaimana pengaturannya saja," pungkas  Musaad.**