JAYAPURA,wartaplus.com - Deputi II Badan Nasional Pengelola Perbatasan Komjen Pol Drs Paulus Waterpauw memimpin rapat koordinasi (rakor) terbatas bersama pemangku kepentingan di Kantor Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kamis (28 /10) pagi.
Dalam rapat itu hadir hadir Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto, Sekda Kota Jayapura Dr Frans Pekey M.Si, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Suzan Wanggai, Kadis Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Tenaga Kerja Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura Matius Pawara.
"Sebagai Deputi II BNPP, yang memiliki tugas, khususnya dalam pengembangan ekonomi, dalam kaitan dengan Inpres 1 tahun 2021 untuk mengembangkan potensi di perbatasan termasuk di Skouw," katanya dalam rapat.
Ia mengaku bersama Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto, didampingi Kasubdit Kebersihan dan Keamanan PLBN Skouw B Mathilda Pusung, Kapolsek Muara Tami AKP Jubelina Wally dan Kapospol Skouw mengunjungi areal PLBN dan Pasar Skouw pada Rabu (26/10) sakit.
"Ketika dengan Pak luhur, kami melihat kondisi Pasar Skouw, kami pikir tidak bisa ditingalkan begitu saja, karena kita sudah ada di sini," katanya.
Ia meminta agar ada kepedulian semua pihak yang berkaitan dengan dukungan dalam pengelolaan perbatasan terutama pemeliharaan Pasar Skouw yang membutuhkan perhatian guna meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
"Hal-hal seperti ini jangan berharap ada anggaran dari negara, tetapi ada kepedulian dari kita, prinsip saya begitu, bapak ibu jangan tersingung, karena itu sudah sifat kita. Bagaimana mengembangkan potensi pasar ini, kita manfaatkan potensi yang ada," pintanya.
"Saya juga baru belajar, saya bilang kita kerja saja apa yang bisa kita kerjakan, maunya pimpinan seperti itu, harus aksi, kerja jangan koordinasi saja," lanjutnya.
Mantan kapolda empat kali itu meminta kepada pemangku kepentingan yang hadir agar lebih memahami tentang Inpres nomor 1 tahun 2021 yang diterbitkan untuk pengembangan pengembangan di kawasan perbatasan, salah satunya di Skouw, Papua.
"Inpres ini sudah jelas, cuman tidak ada yang tersedia saja. Saya ada untuk itu. Saya akan keras di sini, karena itu amanah presiden kepada saya, untuk apa ada orang Papua disitu, kalau tidak bisa kerja, bintang tiga jadi jika tidak bisa kerja,"tegas Waterpauw.*
