JAYAPURA, wartaplus.com - Provinsi Papua mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan II tahun 2021. Meski melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat adanya penurunan kadar tembaga pada tambang bawah tanah.
Penerapan PPKM yang diperketat sepanjang Juli hingga Agustus secara nasional dan tidak terkecuali Papua, memberikan tekanan terhadap pemulihan sektor non-tambang sepanjang triwulan III. Namun demikian, pelaksanaan PON XX yang telah berjalan dengan sukses, mampu menaham perlambatan ekonomi non-tambang lebih dalam lagi.
Selain itu, penanganan COVID-19 di Provinsi Papua juga tergolong semakin baik. Hal tersebut, tercermin dari menurunnya kasus harian COVID-19, percepatan vaksinasi yang terus meningkat, serta sosialisasi kepada masyarakat yang berkelanjutan.
Adapun, total penerima vaksi dosis pertama mencapai 619 ribu jiwa atau 24,01% dari target Provinsi Papua. Hal tersebut juga didukung dengan membaiknya status PPKM di wilayah Provinsi Papua yang sebelumnya sempat mengalami level 4 di beberapa wilayah. Saat ini, status PPKM di wilayah provinsi Papua seluruhnya berada di PPKM level 2 (13 kabupaten/kota) dan level 3 (16 Kabupaten).
Kepala Perwakilan BI Papua, Naek Tigor Sinaga menyebut, pelaksanaan PON XX diprakirakan membawa peningkatan PDRB sebesar Rp 950 M – 1,5 T atau 0,7 – 1,10 % (terhadap dasar ADHK 2020). Adapun sektor yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor konstruksi dengan peningkatan Rp 778 - 926 M atau 4,2% - 5,0%.
“Dampak PON langsung dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat umum. Dampak langsung dirasakan oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tercermin pada peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen ke level 142, meningkat dari 124 pada triwulan II 2021,” ungkap Tigor dalam rilisnya, Rabu (22/10).
Partisipasi UMKM
Selanjutnya, UMKM yang turut berpartisipasi dalam PON XX diprakirakan turut mengalami peningkatan omset hingga 60%. Sektor perdagangan diprakirakan mengalami peningkatan sebesar Rp52 – 105M. Sektor transportasi dan pergudangan diprakirakan mengalami peningkatan sebesar Rp 71 - 110 M atau 1,94% (yoy) pada tahun 2021 yang didorong oleh peningkatan kuantitas maupun harga tiket pesawat.
“Pelaksanaan PON XX turut memberikan dampak terhadap peningkatan kebutuhan uang di masyarakat. Sepanjang triwulan III 2021, tingkat kebutuhan uang tunai mengalami peningkatan yang tercermin dari Outflow KPwBI Papua. Peningkatan outflow ini terjadi hingga Rp679 M atau tumbuh 34% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020,” jelas Tigor.
Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran dalam PON XX melalui peningkatan transaksi non-tunai antara lain QRIS, ATM, debet serta kredit. Peningkatan penggunaan QRIS di Papua tercermin dari peningkatan merchant QRIS dan juga nominal transaksi QRIS.
Hingga saat ini, merchant QRIS di Papua telah mencapai 78.886 usaha yang tersebar di seluruh Papua. Selanjutnya, nilai Transaksi ATM dan debet Papua secara kumulatif periode Januari hingga Juli 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 6,47%(yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Transaksi menggunakan kartu kredit di Papua pada periode Januari-Juli 2021 tercatat tumbuh 4,47% (yoy).
Pemulihan perekonomian Papua tidak terlepas dari perkembangan inflasi Papua. Inflasi tahunan Papua mencapai level terendahnya sepanjang 3 tahun terakhir pada bulan September 2021 yakni sebesar -0,40%(yoy) . Deflasi tahunan utamanya disebabkan kelompok makanan minuman dan tembakau yang dipengaruhi oleh peningkatan pasokan harga cabai rawit, ikan ekor kuning dan tomat.
“Langkah strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua dan sinergi bersama PB PON mampu menahan inflasi sepanjang pelaksanaan PON XX. Hingga akhir Oktober 2021, provinsi Papua diprakirakan mengalami inflasi tahunan, dengan rentang yang masih berada dalam target inflasi Nasional,” ungkap Tigor.
PON XX 2021 sukses dilaksanakan oleh Provinsi Papua. Hal tersebut, memberikan dampak signifikan dan menjadi pendorong pemulihan ekonomi sektor nontambang di Papua. Dengan didukung oleh penanganan COVID-19 yang semakin baik, akan menjadi kunci pemulihan ekonomi Papua lebih lanjut.**
