Kepres Joko Widodo

Komjen Paulus Waterpauw Duduki Jabatan Baru sebagai Deputi BNPP Depdagri

Mendagri Tito Karnavian melantik Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/10/2021)/Istimewa

JAKARTA ,wartaplus.com – Putra asli Papua Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw ini resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan baru sebagai Deputi BNPP Depdagri yang tertuang dalam surat keputusan Presiden Indonesia nomor 147/TPA tahun 2021 tentang penghentian dan pengendalian madya di lingkungan BNPP.

Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw yang sebelumnya sebagai Kabaintelkam Polri dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/10/2021). Paulus menggantikan Boytenjuri.

Usai pelantikan dan pengambilan sumpah, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan jika salah satu misi Presiden Joko Widodo dalam pemerataan pembangunan adalah mengembangkan kawasan perbatasan di Indonesia.

Foto: Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki jabatan baru sebagai Deputi BNPP Depdagri/Istimewa

Tito menambahkan, sejauh ini berbagai masalah di perbatasan masih menjadi pekerjaan rumah negara salah satunya urbanisasi yang menyebabkan terjadinya suatu daerah karena ditinggal oleh masyarakatnya. Hal itu terjadi karena ekonomi di kawasan tersebut tidak berkembang dengan baik. Untuk itu Tito meminta kepada Paulus Waterpauw agar mengembangkan potensi ekonomi di perbatasan perbatasan.

Kabaintelkam Polri yang saat ini juga menjabat sebagai deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan di BNPP Paulus Waterpauw berkomitmen akan memperbaiki perekonomian dikawasan perbatasan,  saat ini dirinya akan fokus menguatkan kordinasi antar stakeholder agar problem yang dialami perbatasan segera teratasi

Komjen Pol Paulus Waterpauw adalah lulusan Akpol tahun 1987. Paulus Waterpauw menjadi perwira tinggi Polri sejak 18 Februari 2021. Seiring 38 tahun pengabdiannya di kepolisian, Paulus meraih karier tertingginya dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi dan mengemban tugas sebagai Kabaintelkam Polri.

Ia pernah menjadi Komandan Upacara pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-61 pada 17 Agustus 2006 di Istana Merdeka saat pangkatnya masih Kombes. Sebelum menduduki pangkat Bintang tiga di pundaknya, berbagai jabatan telah ia mendudukinya diantaranya:

  • Pamapta Polresta Surabaya Timur Polda Jatim: 08 Desember 1987
  • Wakasat Serse Polresta Surabaya Timur Polda Jatim: 27 Desember 1988
  • Kanit Interkrim Sat IPP Polwiltabes Surabaya Polda Jatim: 12 Desember 1990
  • Kasat Intelpam Polres Mojokerto Polda Jatim: 02 Desember 1992
  • Kasat Ops Puskodalops Polda Kalteng: 27 Desember 1997
  • Paban Muda Pada Paban IV/Kam Sintel Polri: 21 Desember 1998
  • Kapolsek Metro Menteng Polres Metro Jakpus Polda Metro Jaya: 01 April 2000
  • Kapuskodal Ops Polres Jakarta Pusat: 01 Desember 2000
  • Wakapolres Tangerang Polda Metro Jaya: 05 September 2001
  • Pamen Sespim Dediklat Polri: 08 Mei 2002
  • Kapolres Mimika Polda Papua: 14 Desember 2002
  • Kapolres Jayapura Kota Polda Papua: 21 Oktober 2005
  • Dir Reskrim Polda Papua: 17 Februari 2006
  • Penyidik Utama TK II Dit III/Kor dan WWC Bareskrim Polri: 13 Februari 2009
  • Widyaiswara Madya Sespim Polri: 24 Agustus 2010
  • Widyaiswara Madya Sespim Polri: 29 September 2010
  • Wakapolda Papua: 19 Okrober 2011
  • Kapolda Papua Barat: 19 Desember 2014
  • Kapolda Papua: 30 Juli 2015
  • Wakabaintelkam Polri: 18 April 2017
  • Kapolda Sumatra Utara: 02 Juni 2017
  • Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI: 13 Agustus 2018
  • Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri: 14 Oktober 2018
  • Kapolda Papua: 27 September 2019
  • Kabaintelkam Polri: 18 Februari 2021 hingga 21 Oktober 2021
  • Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) : 21 Oktober 2021 - Sekarang