MULIA, wartaplus.com - Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM bersama Muspida setempat menghadiri prosesi perdamaian perang antar dua kelompok warga dari suku Lani yang terjadi sejak 2018 silam. Akibat pertikaian ini, puluhan nyawa melayang.
Acara perdamaian berlangsung di lapangan Alun Alun, Distrik Ilu, Selasa (07/09).
Konflik yang meluas hingga ke 10 Distrik di Puncak Jaya itu dipicu pergantian Kepala Kampung oleh Bupati, dimana ada pihak yang tidak terima dan memprovokasi warga sehingga terjadi perang saudara tersebut
10 Distrik yang masuk dalam wilayah II dan terjadi konflik antara lain Distrik Kalome, Wonwi, Waegi, Ilu, Yamoneri, Taganombak, Nume, Nioga, Gubume serta Torere
Acara perdamaian dihadiri ribuan masyarakat dari kedua kubu (kubu atas dan bawah) yang telah berada di lokasi sejak pagi hari
Kedatangan Bupati dan rombongan Muspida disambut Panglima Perang, Absen Geley dengan pengalungan kalung anggrek taring babi atau dalam istilah suku lani "Inggen Yirip Pugwi".
Ada banyak aturan yang tidak boleh dilanggar oleh para tamu yang hadir demi suksesnya acara perdamaian. Bahkan diyakini apabila dilanggar akan mendatangkan malapetaka seperti sakit bahkan kematian
Bupati selaku pemerintah daerah mengambil posisi duduk di tengah, diantara kedua kubu yang bertikai.
Upacara perdamaian diawali dengan patah panah dan belah kayu doli sebagai simbol perdamaian kedua belah pihak yang bertikai. Lalu dilanjutkan dengan acara bakar batu (makan bersama) sebagai ungkapan syukur, lalu terakhir pembayaran ganti rugi kepala kepada pihak yang menjadi korban, sebagai simbol telah berakhirnya konflik
Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Sebanyak Rp10 Miliar dana hibah diserahkan langsung oleh Bupati kepada dua kubu yang bertikai dengan nilai masing masing Rp5 Miliar.
Tak hanya bantuan dari Bupati, Ketua DPRD Zakarias Telenggen juga menyerahkan bantuan Rp 2 Miliar sehingga total Rp12 miliar. Bahkan tamu yang hadir juga turut memberikan sumbangan. Tangis haru pun pecah dari kedua kubu, saat menerima bantuan tersebut
Catatan Hitam
Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda dalam sambutannya mengatakan, perang saudara yang terjadi ini menjadi salah satu catatan hitam di kepemimpinannya, karena terjadi selama kurun waktu tiga tahun lebih yang menyebabkan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal
“Dalam perjalanan pemerintahan selama 3 tahun pembangunan baik pembangunan fisik rumah, pendidikan untuk anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan termasuk juga pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja semua macet dan terkendala,” ungkap Bupati.
Selama tiga tahun itu pula kelompok masyarakat terpecah dengan menggunakan ikat kepala noken dan rias muka serta membawa panah, sebagai bukti bahwa perang masih ada
Terkait bantuan dana yang diberikan, Bupati mengaku hal ini dimaksudkan untuk memulihkan kondisi sosial dan psikologi masyarakat pasca konflik.
Secara resmi Pemerintah melakukan mediasi serta memfasilitasi agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak ada lagi permusuhan
Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen yang ikut terlibat dalam kegiatan perdamaian sehingga dapat berjalan dengan baik, terlebih kepada kedua belah pihak yang dinyatakan telah berdamai yang ditandai dengan saling berjabat tangan dan berpelukan antara Kepala Perang, Absen Geley sebagai pimpinan bagian atas dan Kenius Wonda Kepala Perang, pimpinan bagian bawah.
Dandim 1714/PJ, Letkol Rofi Irwansyah meminta agar tradisi adat yang mengandung unsur kekerasan harus diminimalisir, agar tidak menimbulkan perpecahan serius dimasyarakat. "Tidak semua permasalahan dapat diselesaikan dengan peperangan. Ada jalan perundingan yang bisa ditempuh" beber Rofi.
Senada dengan hal itu Wakapolres Puncak Jaya, Kompol Irianto Jhon mendukung upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan situasi di masyarakat. Serta menjadi pelajaran berharga agar pertikaian segera usai. (Adv/ProkopimPJ)
