JAYAPURA,wartaplus.com - "Banyak yang berkomentar soal pengisian jabatan sepeninggal almahrum senior kami, Klemen Tinal yang seorang wakil gubernur. Padahal aturan jelas bahwa ini merupakan bagiannya Golkar untuk mengisi jabatan tersebut,"ujar Ketua Partai Golkar Kabupaten Pegunungan Bintang Pieter Kalakmabin di Kota Jayapura, Selasa (24/8/2021) siang.
Ia mengaku sangat kehilangan dengan kepergian Klemen Tinal yang merupakan kader terbaik Partai Golkar karena sakit, sehingga hal ini perlu disikapi dengan bijak bahwa apa yang ditinggalkan (jabatan Wagub) oleh almarhum adalah milik partai berlambang pohon beringin.
"Tentunya saya dan kami dari kader Partai Golkar sangat kehilangan dan turut kehilangan dengan kader terbaik kami," ujarnya.
Lanjut dia, esensi dalam berpolitik itu harus paham etika, sehingga kepada teman-teman lain di partai koalisi diharapkan untuk memahami hal ini.
"Tolong teman-teman lain jangan mengada-ada, hingga katakan ini adalah kewenangan gubernur padahal ini otoritas kewenangan partai. Kami harap juga kepada gubernur untuk dapat menghargai Partai Golkar, bahwa siapapun itu adalah dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Partai Golkar terkait kursi jabatan Wagub," tegasnya.
Mengenai isu atau berita bahwa dalam partai koalisi sudah ada biaya politik saat pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen) maju pada Pilgub lalu, Pieter mengatakan bahwa tentunya hal itu merupakan suatu konsokuensi yang harus dipahami bersama, sehingga jika hal ini dikaitkan dengan jabatan wagub maka harus dipahami oleh partai koalisi ataupun masyarakat luas bahwa kursi atau jabatan yang dimaksud adalah milik Partai Golkar.
"Rekan-rekan ataupun kader Golkar sudah sepakat bahwa ini yang akan kami gaungkan bahwa kursi wagub ini adalah milik kami," ujarnya.
Namun mekanisme itu, kata Pieter tentunya harus lahir dari partai koalisi sehingga tetap menghormati keputusan bersama sesuai kesepakatan ketika mengusung dan mendukung pasangan Lukmen.
"Jadi, ini harus dipahami bahwa semua yang diberitakan bahwa sudah ada keputusan final, itu belum terjadi. Karena belum ada kesepakatan dari partai koalisi,"ujarnya.*
