JAYAPURA, wartaplus.com - Gubernur Papua Lukas Enembe melantik sejumlah pejabat Eselon II dan III di lingkungan pemerintahannnya, berlangsung di Gedung Negara, Dok V Jayapura, Jumat (20/08) pagi
Pejabat Eselon II yang dilantik antara lain dr.Anton Mote sebagai Direktur RSUD Jayapura menggantikan drg.Aloysius Giay, Debora Diana Salossa sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua, serta Protasius Lobya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua menggantikan Christian Sohilait.
Sedangkan Pejabat Eselon III antara lain, Muhammad Rusdianto Abu sebagai Kabid Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota di Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Mohammadd Bauw Kepala Unit Penerimaan dan Pendapatan Daerah Papua, Harold Emil Soro Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah (BKPD) Papua, Fahmi Setia Permana Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian BKD Papua, dr. Andreas Pekei Wadir PelayananMedik dan Keperawatan RSUD Jayapura, dr.Nevron Warti Wadir Umum dan Keuangan RSUD Jayapura, Selfiana Yoangka jadi Kabid Perawatan, Arli Wilis Kesowa sebagai pelaksana RSUD Jayapura, Valen Steven Siahaya Kasi Penunjang Diagnostik pada Bidang Penunjang Medik RS Jiwa Abepura, Eva Hotmauli Kabag Sub Perencanaan Program pada bagian perencanaan dan pemasaran RSUD Jayapura
Gubernur Papua melalui Juru Bicaranya, M.Rifai Darus kepada wartawan mengatakan pelantikan ini sebagai upaya pembenahan yang dilakukan di sejumlah OPD, karena dinilai tidak maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat
Salah satunya yang disoroti Gubernur adalah pelayanan di RSUD Jayapura
"Saat Gubernur melakukan inspeksi mendadak beberapa kali di RSUD Jayapura, Gubernur melihat betul proses pelayanan yang diberikan ke masyarakat," ujar Rifai
Merujuk dari sidak itulah, Gubernur kemudian mengambil kebijakan mengganti Direktur rumah sakit bersama sejumlah wakil dan pejabat terkait lainnya
Gubernur menginginkan kucuran dana besar yang mengalir ke RSUD Jayapura sebagai rumah sakit pemerintah digunakan dengan baik untuk kepentingan pelayanan, apalagi merupakan rumah sakit rujukan yang menjadi harapan semua masyarakat di kabupaten/kota.
"Oleh karena itu, Gubernur Lukas meminta pejabat baru untuk membenahi dan menghindari urusan-urusan yang berbau dengan proyek atau kegiatan infrastruktur dan lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat," kata Rifai
Selain RSUD Jayapura, Gubernur juga menginginkan adanya pembenahan di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, mengingat saat ini ada kasus pelanggaran hukum yang kabarnya menyeret Kepala Dinasnya, Christian Sohilait
"Saat ini kasusnya sedang berproses, karena itu, Gubernur Lukas melakukan pergantian pejabat dengan harapan penyelenggaraan pendidikan ke depannya tidak mengalami hambatan, karena pendidikan salah satu bagian penting dalam amanah Undang-Undang Otonomi Khusus," jelas Rifai
Lalu pembenahan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang mana instansi ini menjadi bagian yang sangat penting dalam mengatur berbagai proyek yang ada di Papua
Apalagi, lanjut Rifai, selama ini Papua selalu dianggap sebagai daerah dengan kasus korupsi yang tinggi
"Karena itu Gubernur Lukas ingin Biro Pengadaan Barang dan Jasa berjalan ke depan sesuai regulasi yang ada, di mana juga diminta para pejabat tidak berpikir lagi soal "fee" proyek dan sebagainya karena sudah ada gaji dan tunjangan," tegasnya.**
