Presiden Joko Widodo bersama ibu Iriana saat mengunjungi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua/Net
JAYAPURA, - Menanggapi keluhan warga terkait tidak berfungsinya toilet umum di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw Wutung, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana Wanggai menyatakan, bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah Papua.
Pasalnya menurut dia, untuk pengelolaan PLBN sudah diambil alih Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat. Meski begitu, wanita yang kerap disapa Susi ini tentunya sangat menyayangkan kondisi tersebut.
Susi juga mengaku tidak mengetahui apakah ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola PLBN atau tidak, namun yang jelas semenjak diresmikan oleh Presiden Jokowi dua tahun lalu, pengawasan diambil alih oleh BNPP.
"Jika masih dikelola oleh pemerintah daerah tentu tidak akan seperti ini. Jelas sangat disayangkan jika gedung yang besar ini sudah terbangun tapi tidak didukung perawatan yang baik," akunya.
Disinggung mengenai retribusi di PLBN? Susi mengaku untuk pos perbatasan ada masing-masing instansi baik Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan lainnya tentu dengan aturan yang jelas.
"Jadi pungutan yang ada itu resmi dan masuknya ke masing-masing instansi yang ada disana, tetapi untuk pemeliharaan PLBN itu dikelola oleh BNPP. Jadi sangat disayangkan jika saat ini tidak terurus dengan baik," tegasnya.
Sebelumnya kepada wartaplus.com, Minggu (6/5) lalu, sejumlah warga yang mengunjungi PLBN mengeluhkan ketiadaan toilet umum. Salah satu diantaranya, Deni Susanto. "Sangat disayangkan bangunan (PLBN) sebagus ini, tapi tidak dilengkapi dengan fasilitas toilet umum. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting," ujarnya menyayangkan.
"Sangat disayangkan gedung sebesar itu tapi pengelolaannya tidak berjalan baik, apalagi ini menyangkut toilet umum dan ketersediaan air. Padahal itu kebutuhan dasar yang sangat diperlukan," ujar Susi saat dihubungi via telepon belum lama ini.
Susi juga mengaku tidak mengetahui apakah ada pihak ketiga yang ditunjuk untuk mengelola PLBN atau tidak, namun yang jelas semenjak diresmikan oleh Presiden Jokowi dua tahun lalu, pengawasan diambil alih oleh BNPP.
"Jika masih dikelola oleh pemerintah daerah tentu tidak akan seperti ini. Jelas sangat disayangkan jika gedung yang besar ini sudah terbangun tapi tidak didukung perawatan yang baik," akunya.
Disinggung mengenai retribusi di PLBN? Susi mengaku untuk pos perbatasan ada masing-masing instansi baik Bea Cukai, Imigrasi, Karantina dan lainnya tentu dengan aturan yang jelas.
"Jadi pungutan yang ada itu resmi dan masuknya ke masing-masing instansi yang ada disana, tetapi untuk pemeliharaan PLBN itu dikelola oleh BNPP. Jadi sangat disayangkan jika saat ini tidak terurus dengan baik," tegasnya.
Sebelumnya kepada wartaplus.com, Minggu (6/5) lalu, sejumlah warga yang mengunjungi PLBN mengeluhkan ketiadaan toilet umum. Salah satu diantaranya, Deni Susanto. "Sangat disayangkan bangunan (PLBN) sebagus ini, tapi tidak dilengkapi dengan fasilitas toilet umum. Padahal ini merupakan hal yang sangat penting," ujarnya menyayangkan.
Hal senada juga diungkapkan pengunjung lainnya, Elisabeth. "PLBN ini kan sudah jadi salah satu destinasi wisata di Papua khususnya di Kota Jayapura. Setiap hari banyak yang berkunjung kesini, tapi kalau tidak ada toilet bagaimana? Kami berharap pemerintah segera menangani hal ini," harapnya.*
